Kesejahteraan Sosial sebagai Indikator Kebangkitan Nasional

Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional, untuk mengenang awal bangkitnya pergerkan perjuangan bangsa Indonesia di tahun 1908, yang ditandai dengan lahirnya sebuah organisasi perjuangan yang berlabel Boedi Oetomo. Gerakan awal yang telah berusi 106 di tahun 2017 ini telah memiliki pandangan lain mengenai langkah-langkah juang itu. Indikator kemajuan gerak juang masa itu tentu menjadi berubah dengan indikator gerak juang saat ini. Gerak juang saat ini bisa harus memiliki indikator yang jelas, demi pencapaian gerak juang yang telah dicanagkan.

Tingkat pencapaian kesejahteraan kehidupan bangsa, tentunya bisa menjadi indikator terjadinya kebangkitan yang sesungguhnya pada masa sekarang ini. Pencapaian kesejahteraan yang meratra pada kesempatan kali ini merupakan sebuah gapaian harapan bagi segenap bangsa Indonesia, baik yang berada di pusat kota atau pun yang berada di daerah-daerah pelosok. Namun disadari atau tidak, kecendrungan pembangunan yang tampak saaat ini lebih tampak di daerah perkotaan dan kota-kota besar. Dan biasanya kondisi ini menimbulkan kesenjangan pembangunan antara kota dan daerah.

Dalam kesenjangan, kemiskinan sering tertuding sebagi pihak yang dalam keterpaksaan melakukan tindak kriminal sebagai alasan memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, ketidak mampuan pengelolaan kekayaan alam dan kandungan yang tersedia juga dapat memengaruhi kesejateraan. Seluruh Indonesia memiliki kekayaan keindahan dan kandungan alam yang membutuhkan suatu pengelolaan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Muliansyah Abdurrahman Ways salah seorang tokoh di Raja Ampat, Papua Barat mengatakan bahwa potensi dan sumber di wilayah Indonesia Timur cukup melimpah, “Bahkan sepotong surga di Indonesia ini, ada wilayah timur,” begitu ungkap Muliansyah.

Namun baginya, sekali pun begitu banyak harta melimpah namun bila masyarakatnya tidak sejahtera, justeru menjadi pertanyaan. Muliansyah benar-benar berharap, dari potensi dan sumber daya alam yang melimpah ini ada pemberdayaan yang dilakukan di seluruh daerah. Dan hasil pemberdayaan tersebut harus disamaratakan untuk kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat secara adil. Oleh sebab itu kekayaan alam ini bisa dikelola dengan cerdas dan mendidik masyarakat demi terujudnya kebangkitan nasional yang mensejahterakan.

Kebangkitan nasional yang muncul dari kalangan terdidik juga tidak akan melupakan bahwa pendidikan yang mumpuni akan mempermudah perujudan kebangkitan nasional yang mensejahterakan kehidupan masyarakat secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu kualitas pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak menghambat kebangkitan nasional dengan biaya yang tinggi. Bila pada bagian timur Indonesia membutuhkan akses melalui infrastruktur yang dibutuhkan, maka seluruh wilayah Indonesia juga membutuhkan akses pendidikan yang lebih melayani, dan bukan membebani.

Biaya pendidikan murah, biaya kesehatan murah, dan infrastruktur menunjang adalah unsur-unsur yang mampu mendorong keberhasilan Kebangkitan Nasional era sekarang ini. Maka peran aktif eksekutif dan legislatif dalam kepemimpinan pusat atau pun daerah, harus dapat sama-sama memantau dan mengelola dengan baik dengan ketransaparanan. Politisi senior di Kota Jakarta, Drs. Sahrianta Tarigan, MA memaparkan dalam pengelolaan di Jakarta, yang menurutnya, DKI Jakarta menempatkan program prioritas, “Sehingga tepat sasaran,” demikian ungkap Sahrianta.

Maka di Indonesia, kesejateraan daerah yang sesungguhnya menjadi tolak ukur suatu keberhasilan dari Kebangkitan Nasional masa sekarang ini. dan sebagai negara yang berideologi Pancasila, maka tolak ukur itu harus mengacu pada Sila-sila yang ada dalam Pancasila, khususnya pada sila ke 5, yang berbunyi : “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Keadilan sosial itu bukan hanya terus memperjuangkan murahnya jaminan kesehatan, murahnya kebutuhan hidup, namun juga berjuang untuk menghapus anggapan bahwa tinggi rendahnya biaya pendidikan menentukan tinggi rendahnya kualitas pendidikan.