Politik Identitas dalam Pilkada Serentak

Berbicara tentang politik di Indonesia, hal yang pertama terlintas di benak kita pasti adalah pejabat pemerintahan dan korupsi. Tidak bisa dipungkiri bahwa korupsi masih terjadi di Indonesia. Terbukti pada tahun 2017, Transparansi Internasional mengeluarkan laporan tahunan Indeks Persepsi Korupsi yang menunjukkan tingkat korupsi di 176 negara dan Indonesia menduduki rangking ke-90.

Dalam program Social Phenomena, Senin (12/3/2018), dua narasumber utama, Kamarudin Simanjuntak, SH, MH dari Firma Hukum Victoria dan Handojo Budhisedjati dari Voxpoint Indonesia, memaparkan secara gamblang fenomena saat ini.

Kamarudin Simanjuntak, memaparkan bahwa politik adalah upaya untuk merebut kekuasaan bagi yang belum duduk di kekuasaan,  dan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan bagi yang sudah memilikinya. Politik identitas berpusat pada poilitisasi identitas seperti suku, ras dan agama.

Lalu menurut Handojo Budhisedjati, politik identitas bisa dipandang dari sisi positif dan negatif. Politik Identitas dalam pilkada serentak tidak menjadi masalah sepanjang tidak disalah gunakan dan jika semua pihak bermain secara fair, mengacu pada 4 konsensus dasar; NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945.

“Etika berpolitik menjadi hal yang dilupakan ketika kekuasaan yang dikejar. Jika ingin berpolitik dengan baik dan bermartabat maka kita harus memiliki etika berpolitik,” ujar Handojo.

Dalam pilkada, jika uang yang menjadi pusat perhatian maka segala cara akan dihalalkan. Hal-hal yang seperti ini menurut Kamarudin harus diawasi lebih dalam oleh KPU agar tidak terjadi pelanggaran. Beliau menambahkan bahwa ormas-ormas yang dianggap radikal atau mengancam kesatuan adalah bentukan dari orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan sehingga seperti persoalan korupsi pun juga akan sangat susah dihapus dari negara kita.

“Akar permasalahan dari semuanya adalah pembangunan manusia Indonesia, bagaimana  manusia Indonesia memiliki wawasan tentang bangsa, bagaimana kita mencintai negara ini, bagaimana kita punya budaya malu yang sering terlupakan. Pemerintah memiliki konsep pembangunan dan tentu telah mengusahakan yang terbaik, oleh karena itu itikad baik dari pemerintah harus didukung agar jika berhasil maka generasi millennial dapat semakin maju,” tambah Handojo.

(Nadya Joan)