Anda Mau Siaran TV/Radio Didominasi Iklan Komersial?

Ya, judul artikel ini merupakan pertanyaan yang ditujukan untuk kita, para konsumen penyiaran nasional. Apakah kita berkenan isi siaran lembaga penyiaran (Radio dan TV) didominasi oleh iklan komersial yang hanya mengejar keuntungan bisnis semata? Pertanyaan ini mencuat pasca paparan catatan kritis 14 tahun Undang-Undang (UU) Penyiaran di Indonesia yang disampaikan oleh ratusan akademisi yang tergabung dalam Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP).

Masalah prosentase iklan komersial merupakan satu dari sekian banyak catatan kritis KNRP terkait Rancangan UU Penyiaran yang tengah digodok Komisi I DPR. Menurut akademisi dari Universitas Indonesia (UI) Nina Mutmainah Armando, porsi iklan komersial meningkat tajam dari yang sebelumnya 20%, kini menjadi (dalam RUU Penyiaran yang baru) 40%.

“Yang disebut 40% itu hanya spot iklan yang hanya 30 detik. Di luar bentuk spot, dibolehkan, dan itu bisa banyak. Bisa berupa running text, super-imposed yang muncul di layar televisi setiap saat (itu semua tak diatur). Nah, jangan-jangan kita hanya akan menonton iklan,” ujar penggiat KNRP tersebut kepada RPKFM dalam bincang Obsesi (Obrolan Sehat dan Berisi), Kamis (29/12).

Jelas, tambah Nina Armando, rencana peningkatan prosentase iklan komersial itu akan sangat mengganggu kenyamanan publik dalam menikmati program siaran lembaga penyiaran. Lalu apakah kita sebagai pemilik frekuensi (yang dipakai lembaga penyiaran) hanya bisa diam dan menerima suapan iklan komersial yang hanya menjadikan kita sebagai obyek semata? Tidak, menurut Nina Armando, kita mesti sadar bahwa frekuensi itu milik kita (baca:publik), dan mesti dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan publik.

Berikut keterangan Nina Mutmainah Armando kepada RPKFM soal apa yang masyarakat sebagai konsumen penyiaran dapat lakukan: