Walau Tak Ganggu Perekonomian, HIPMI Minta Pemerintah Tindakan Tegas Pelaku Bom

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau BPP Hipmi meminta aparat menindak tegas otak dibalik bom Kampung Melayu. Meski ledakan bom tidak lagi mempengaruhi aktifitas perekonomian, tindakan tersebut melanggar nilai-nilai kemanusiaan.  “Kita minta Kepolisian menindak egas aksi teror semacam ini!” begitu tukas Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia. “Sebab nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan tidak merestui seseorang membunuh dirinya sendiri atau manusia lain,” tambah Bahlil kemudian.

Bahlil mengatakan bahwa aksi-aksi teror sejenis semakin kehilangan relevansinya bagi stabilitas perekonomian dan kegiatan bisnis. Dan aktifitas tersebut juga sudah sering terjadi juga dinegara-negara paling aman sekalipun, seperti di eropa dan negara barat lainnya. Sebab itu, pelaku usaha tidak perlu panik dan tetap menjalankan aktifitasnya seperti biasa. “Relevansi teror-teror semacam ini makin hilang,” begitu ungkapnya. “Terbukti masyarakat tidak panik. Aktifitas perekonomian tidak terganggu,” pungkas melanjutkan.

Meski demikian, Bahlil meminta pemerintah menuntaskan masalah teror di Ibu Kota hingga ke akarnya. Teror sejenis sebaiknya tidak perlu terjadi lagi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hipmi mengutuk keras aksi bom diri tersebut, karena bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan yang dianut bangsa ini. “Tidak satupun agama resmi di negara ini yang merestui melukai atau membunuh diri sendiri dan orang lain.

Sebab itu kita mengutuk keras,” pungkas Bahlil. Bahlil menghimbau agar semua pihak untuk bergotong-royong membantu pemerintah dalam memperkuat dan mendorong pemerataan perekonomian nasional. Dikatakannya, status investment grade  yang baru dicapai bangsa ini jangan sampai tercoreng oleh aksi-aksi tidak terpuji oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. “Status ini harus jadi momentum perbaikan dan pemerataan perekonomian kita,” ujar dia. Sebelumnya, Hipmi menyatakan mengapresiasi kerja keras semua pihak sehingga tercapai peringkat investasi (investment grade) di Tanah Air.

Meski demikian, Hipmi juga mengingatkan status tersebut mesti diikuti oleh perbaikan peringkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EoDB). “Kita ikut senang dan mengapresiasi pemerintah, otoritas moneter, industri keuangan sudah bekerja keras memperbaiki domainnya masing-masing. Namun pekerjaan paling berat itu menaikkan ease of doing business (EoDB). Ini yang kita ingatkan, ” ujar Bahlil. Bahlil mengatakan, kerja keras pemerintah dan lembaga lainnya semakin diakui oleh dunia internasional, terutama dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, Hipmi mengingatkan, pengakuan ini masih dalam tataran pengelolaan makro ekonomi, moneter, dan pengelolaan keuangan negara. Sehingga dibutuhkan kerja keras untuk meyakinkan pihak swasta atau investor untuk berinvestasi ke sektor riil. Dia mengingatkan agar semua pihak bekerja keras mengejar  ease of doing business atau kemudahan berbisnis. “Sebab perbaikkannya masih pada tataran fiskal, pajak, belanja negara, deregulasi, dan debirokratisasi, transparansi dan sebagainya,” ujar Bahlil.