Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat untuk Mengurangi Kemacetan

Seperti yang sudah kita ketahui, kendaraan pribadi seperti motor dan mobil memang menyebabkan kemacetan yang sangat parah di beberapa titik di kota Jakarta, terutama di jalan protokol. Pemberlakuan kebijakan Ganjil Genap pun sudah dilakukan tetapi tidak memiliki dampak yang signifikan. Selain itu, sudah ada kebijakan di beberapa kawasan yang tidak boleh dilalui kendaraan roda dua.

Saat ini, pemerintah mencanangkan sebuah kebijakan baru untuk memperlebar kawasan yang tidak boleh dilalui kendaraan roda dua, seperti Sudirman dan Rasuna Said. Sosialisasi sudah dilakukan sejak Senin lalu kepada para pengendara motor. Apakah cara ini akan efektif mengurangi kemacetan di Jakarta ataukah malah memindahkan titik kemacetan ke kawasan yang lainnya?

“Pada prinsipnya saya setuju dengan kebijakan pembatasan ini, tetapi jangan hanya roda dua, tetapi juga setiap kendaraan pribadi. Selain itu, pemerintah harus menyiapkan alternatif seperti transportasi umum. Karena, segala hal harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum membuat kebijakan seperti itu,” ujar Azas Tigor Nainggolan, pengamat transportasi, pada program Lenggang Jakarta di Radio Pelita Kasih.

Selain pengadaan transportasi umum, pemerintah juga diharapkan dapat menyediakan lahan parkir bagi pengendara motor yang tidak dapat melewati jalan protokol. Memang banyak hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum membuat sebuah kebijakan dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta ini.

Hal seperti ini memang tidak bisa diserahkan seluruhnya kepada pemerintah, tetapi kita sebagai masyarakat Jakarta pun perlu berpartisipasi aktif untuk menjadikan Jakarta semakin baik lagi kedepannya. Sebagai contoh, mulailah dengan satu hari tanpa kendaraan pribadi, setelah itu kita akan terbiasa untuk melakukan di hari-hari yang lainnya. Selain itu, mental untuk taat pada peraturan pun perlu ditumbuhkan, jangan sampai kita menyogok petugas yang berwajib agar melonggarkan kebijakan yang ada.

Kemacetan di Jakarta merupakan tugas pemerintah dan masyarakat yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya mengadu kepada pemerintah, tetapi juga harus berpartisipasi aktif di dalamnya dan bekerja bersama dengan pemerintah.

(Alvina Eunice Christian)