Antara Produksi Pangan dan Kebutuhan Lahan Perumahan

Dilema pada kebutuhan lahan untuk perumahan dan industri dinilai menjadi tantangan dalam penyediaan bahan makanan yang baik, berkualitas, dan cukup dari lahan pertanian di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Forum Pangan Asia-Pasifik di Jakarta, Senin, 30 Oktober 2017.

Sedikitnya, kata Jusuf Kalla, dibutuhkan peningkatan produksi bahan pangan sekitar tiga persen setiap tahun untuk memastikan ketersediaan pangan berkelanjutan dan juga mencapai swasembada pangan. Sementara itu, ungkap Kalla, setiap tahun di Indonesia terjadi konversi satu setengah persen lahan pertanian yang ada menjadi lahan industri lain dan juga untuk kebutuhan perumahan.

“Memang dilema pada hari ini. Di Indonesia kita mengetahui setiap tahun kita mengkonversi lahan pertanian ke lahan industri dan perumahan kurang lebih satu setengah persen lahan. Penduduk juga bertambah satu setengah persen. Jadi setidak-tidaknya di Indonesia setiap tahun harus ada peningkatan produktivitas di atas tiga persen,” kata Kalla.

Forum Pangan Asia-Pasifik yang dibuka Jusuf Kalla di Jakarta, hari ini mempertemukan lebih dari 700 peserta dari negara-negara di Asia Pasifik yang terdiri dari lintas kementerian seperti keuangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kesehatan. Termasuk juga pelaku bisnis nasional dan internasional, akademisi, dan masyarakat sipil membahas berbagai strategi untuk mempertahankan pasokan pangan di Asia Pasifik secara berkelanjutan.

“Hal lain yang penting adalah kualitas pangan. Dahulu kita kampanye 4 sehat 5 sempurna. Sekarang kita kampanyekan untuk pola yang lebih baik lagi, gizi seimbang,” tambah Kalla.

Jusuf Kalla mendorong agar forum diskusi seperti ini dipertahankan dalam jangka yang panjang mengingat jumlah daerah yang banyak dan penduduk yang besar serta terus bertambah membutuhkan pasokan pangan yang harus mencukupi.

Organisasi Pangan dan Pertanian PBB menunjukkan bahwa dari 720 juta orang di dunia yang menderita kelaparan kronis, 490 juta orang di antaranya berada di kawasan Asia Pasifik. Karena itu, penduduk di kawasan ini menjadi rentan mengalami kekurangan gizi. Sementara itu, dalam upaya manusia untuk mencukupi kebutuhan pangan, tanpa disadari juga menjadi penyebab kerusakan bumi yang tidak bisa diperbaiki.

Dengan mempertimbangan berbagai faktor inilah, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kesehatan berinisiatif menjadi negara pertama yang mengambil langkah awal dalam membangun dialog dan kerjasama antara pemangku kepentingan di kawasan Asia Pasifik. Dialog ini diharapkan menghasilkan terobosan dalam sistem pangan berkelanjutan dengan landasan keilmuan untuk mencapai target pembangunan global maupun nasional di kawasan Asia Pasifik. (Rikardo)