ILO Hentikan Kontrak Pendanaan dari Industri Tembakau

Organisasi Buruh Internasional (ILO) memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak kerjasama dengan perusahaan rokok dan organisasi yang berafiliasi dengan industri tembakau. Dilaporkan oleh laman Framework Convention Alliance (www.fctc.org), ILO untuk rentang waktu tertentu tidak bergantung lagi pada dukungan dana perusahaan tembakau.  

Keputusan tersebut diambil terkait dengan kepedulian ILO atas dampak buruk produk tembakau yang telah membunuh lebih dari 7 juta orang per tahun. Keputusan tersebut merupakan dorongan dari Governing Body ILO untuk mengadopsi strategi yang terintegrasi dalam mengurangi kerugian akibat produk rokok. Selanjutnya, Governing Body mengarahkan Direktur Jenderal ILO untuk melanjutkan segala upaya untuk memobilisasi beragam sumber dukungan dana (donator) dari sektor publik dan private yang memiliki visi perlindungan kesehatan publik.

Selanjutnya, The Framework Convention Alliance (FCA) merekomendasikan bahwa ILO dapat meneruskan dedikasi mereka dalam melindungi hak para pekerja di industri tembakau. Hal tersebut ditekankan agar hak para pekerja tidak terganggu dengan berakhirnya kontrak pendanaan untuk ILO dari perusahaan rokok.

Dengan tidak adanya kontrak dukungan dana dari perusahaan rokok dan lembaga yang berafiliasi dengan industri rokok, dipercaya dapat membuat ILO lebih leluasa meningkatkan perlindungan hak para pekerja. Diantaranya adalah hak pekerja untuk mendapatkan upah yang layak dari perusahaan rokok, kolusi para perusahaan rokok atas harga daun tembakau, dan inflasi harga perkebunan tembakau. Seperti diketahui, selama ini banyak pekerja di industri tembakau yang tidak mendapatkan upah yang layak sehingga mendorong mereka untuk jatuh dalam kemiskinan.  

Sejumlah kontrak yang tidak lagi diteruskan ILO antara lain kontrak dengan the Eliminating Child Labor in Tobacco Growing (ECLT) Foundation (berakhir pada Juni 2018), dan kontrak dengan Japan Tobacco International (JTI) yang berakhir Desember 2018.

Terakhir, FCA pun mendorong lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lainnya untuk mengambil langkah yang sama dengan ILO. Apa yang dilakukan oleh ILO merupakan preseden baik untuk menghilangkan dukungan dana dari industri tembakau terhadap proyek-proyek PBB.   

ILO telah memposisikan diri untuk melangkah lebih jauh dalam mengatasi akar penyebab kemiskinan sistemik yang disebabkan industri tembakau, bebas dari pengaruh yang tidak semestinya dari industri tembakau. Hal tersebut konsisten dengan Pasal 5.3 Konvensi Kerangka Kerja Organisasi Kesehatan Dunia tentang Pengendalian Tembakau (WHO FCTC) dan menjadi model kebijakan bagi lembaga/badan lain di bawah naungan PBB untuk mencegah interferensi industri tembakau.