Pemerintah dan janjinya terhadap kaum difabel dan disabilitas

Penyandang difabel dan disabilitas kini bisa sedikit bernafas lega, karena pemerintah sudah mulai membuat beberapa program untuk meningkatkan hak penyandang difabel dan disabilitas di tengah tengah masyarakat.

Sebelumnya masyarakat harus tau bahwa ada perbedaan antara difabel dan disabilitas. Istilah difabel berasal dari kata different ability atau kemampuan yang berbeda. Sedangkan disabilitas berasal dari serapan kata disability atau disabilities yang diartikan dengan ketidakmampuan.

Pertama dimulai dari bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah mulai menyiapkan guru guru pendamping dan menjamin pendidikan anak anak difabel.

“Pemerintah sedang menghitung guru pendamping khusus. InshaAllah ke depannya tidak ada anak yang tidak bisa sekolah” ungkap Ngadirin sebagai perwakilan Kemendikbud dalam Kampanye ASEAN Enabling Masterplan 2025.

Faktanya, hingga saat ini beberapa sekolah masih kurang membuka dirinya dan tidak menerima anak difabel untuk ikut mengenyam pendidikan bersama. Dari kejadian ini Kemendikbud menyarankan agar orang tua berani membuka diri dan menyampaikan keadaan sebenarnya kepada pihak sekolah. Kemendikbud juga menghimbau jika ada sekolah yang menolak, orang tua bisa melaporkan kejadian tersebut ke Direktorat Pendidikan Khusus.

Kemudian kita mengarah ke potensi para penyandang disabilitas. Menteri Sosial, Juliari P Batubara mengharapkan agar bangsa Indonesia menjadi negara yang ramah terhadap kaum disabilitas.

“Tidak hanya sekadar ramah, sekedar friendly, sekedar mengakui keberadaan mereka tapi juga bisa memberdayakan mereka. Menjadikan mereka komponen bangsa yang diharapkan untuk mendorong kemajuaan negara” ungkap Juliari.

Selain membangkitkan potensi, Juliari juga melihat bahwa hak-hak bagi disabilitas dari segi ketersediaan fasilitas publik sudah menunjukkan bahwa negara memperhatikan kaum disabilitas. Kemensos juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar nantinya para kepala daerah mengeluarkan peraturan yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin turut serta memperhatikan kebutuhan kaum disabilitas terlebih di bidang usaha.Ma’ruf juga mengatakan pemerintah sedang berupaya meningkatkan sensitivitas pemahaman pendidikan dan perilaku berbagai pihak terhadap penyandang disabilitas. Salah satunya melalui kampanye publik untuk mengurangi berbagai stigma negatif yang muncul di masyarakat mengenai penyandang disabilitas.

“Kita berupaya agar masyarakat tidak memposisikan disabilitas secara diskriminatif. Jadi kita ingin membangun budaya msyarakat untuk menghargai dan memperlakukan disabilitas tidak lagi diskriminatif. Kobarkan terus semangat untuk meningkatkan kemampuan” ungkap Ma’ruf Amin.