Frans Ansanay: Berdayakan dan Beri Hak Politik untuk Orang Asli Papua!

Mencermati beberapa permasalahan yang kembali memanas terkait situasi dan kondisi Papua, salah satu Tokoh Adat Papua, Willem Frans Ansanay meminta agar pemerintah mau mengevaluasi secara menyeluruh dan mendasar mengenai hak hidup Orang Asli Papua (OAP) terutama mengenai pemberdayaan dan hak politik, yang dinilai hanya sebatas wacana dan belum dijalankan hingga saat ini.

“OAP harus diberdayakan dan harus diberikan hak politik yang menjadi bagian konsitusi negara ini. Kan lebih baik dia (OAP) meminta hak politik didalam konstitusi NKRI, ketimbang dia minta merdeka. Ini yang harus jadi evaluasi pemerintah. Faktanya sampai saat ini, hak berpolitik OAP cenderung kalah bersaing dengan masyarakat nusantara yang ada di Papua,” ujarnya saat ditemui oleh RPK FM di kediamannya di Jakarta Timur, Jumat (18/10/2020).

Frans mengakui bahwa ada masyarakat Papua yang menghendaki kemerdekaan dari Indonesia, namun ada juga yang tetap ingin bersatu didalam NKRI. Menurutnya keinginan persatuan inilah yang harus diakomodir secara serius oleh pemerintah. Termasuk mengenai Otonomi Khusus (Otsus) yang menurutnya harus direvisi beberapa pasal dan dijalankan secara serius.

“Sekali lagi, mereka meminta hak-hak warganegara sebagai bangsa Indonesia di tanah leluhurnya terpenuhi. Terutama hak berpolitik, dia bisa menjadi anggota parlemen lokal, untuk berbicara dan memonitor langsung mengenai hak-hak warga yang sesuai dengan konsep 4 pokok pembangunan disana, seperti Kesehatan, Infrastuktur, Pemberdayaan Ekonomi dan pendidikan tentunya, jadi tidak hanya menjadi penjual buah pinang saja. Hak politik lewat parpol lokal, kursi otsus, bupati dan wakil bupati hingga wali kota wakil walikota serta pemekaran provinsi yang diminta sebaiknya diberikan saja oleh pemerintah,” tegasnya.

Pemberian dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, akan berakhir pada 2021 nanti, dan pemerintah mewacanakan akan memperpanjangnya untuk 20 tahun ke depan, dengan target untuk percepatan pembangunan di Papua.