Peranan Generasi Muda Menentukan Legitimasi Hasil Pemilu 2024

Written by on 6 July 2023

Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 mendatang, pemilih dari generasi muda mencapai dari 66.822.389 pemilih, baik dari kategori Generasi Zee maupun Generasi Milenial. Dari keseluruhan angka pemilih, dalam persentase menjadi sebanyak 33,6%. Melihat angka ini, penyelenggara pemilu dan masyarakat diharapkan aktif untuk mendorong partisipasi dari kelompok ini untuk ikut dalam Pemilu Tahun 2024. Hal ini sangat penting untuk mencapai legalitas hasil pemilu yang berintegritas.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Pendeta Gomar Gultom mengungkapkan rasa syukurnya dengan penyelenggaraan acara diskusi publik yang diprakarsai GAMKI ini. Secara daring, Gomar yang sedang berada di Kota Medan, Sumatera Utara mengingatkan bahwa sebagai bangsa, negara ini sudah sama-sama menyepakati bahwa demokrasi adalah jalan yang diambil untiuk menuju keadilan dan kemakmuran di Indonesia. “Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik untuk ditempuh bangsa ini,” demikian ujarnya.

Pada penyelenggaraan Pemilu, adanya partai-partai politik, menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki tiang-tiang demokrasi. Namun demikian, Gomar mengkritik bahwa nilai-nilai demokrasi itu hanya terlihat dalam pesta pesta demokrasi saja. Namun nilai-nilai demokrasi itu sendiri belum dijalankan sebagaimana harusnya, terutama dalam hidup berbangsa dan bernegara.

“Kesetaraan, kemanusiaan, kejujuran, dan keadilan masih jauh dari yang diharapkan,” begitu ungkap Gomar. Menurutnya, demokrasi yang ada saat ini masih terkesan lebih prosedural. “Semua ditempuh tapi nilai2 sibstansial (demokrasi) dibajak oleh mesin demokrasi itu sendiri,” demikian ujar Gomar. “jadi nilai substansialnya terkesampingkan…,” lanjutnya kemudian.

Di kesempatan yang sama, Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H. mengatakan, bahwa generasi muda tak cukup sekadar ikut mencoblos, tapi harus ikut berperan demi menciptakan pemilu yang terlegitimasi dan berintegritas. “Pemilu yang terlegitimasi membutuhkan peran-peran kita, peran generasi muda,” bgitu ungkap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia itu.

Generasi muda, lanjut Malonda, dapat berperan sebagai pengkoreksi kualitas pelayanan publik termasuk lembaga penyelenggara pemilu. Dia meyakini hasil dari Pemilu 2024 yang terlegitimasi akan diterima semmua pihak, dan sekaligus mencegah gerakan pembangkangan politik. Kata Malonda, Pemilu yang terlegitimasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Selaras dengan hal tersebut, Tokoh Senior GAMKI Johny Nelson Simanjuntak mengatakan, bahwa keterlibatan pemuda jangan hanya saat melakukan pencoblosan, tapi juga melakukan fungsi pengawasan pada seluruh tahapan pemilu, di semua sector, termasuk parpol. “Tidak hanya dalam proses pencoblosan, tapi juga sebelum pencoblosan, karena dalam proses ini juga banyak terjadi kecurangan-kecurangan,” tegas Mantan Komisioner Komnas HAM RI.

Johny juga berharap agar pemilih muda untuk tidak terperangkap praktik-praktik kecurangan pada pemilu. Maka berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya pendidikan politik bagi orang muda untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang pikiran pemuda dalam mewujudkan pemilu yang bersih, dan berintegritas.

Hal yang diungkapkan Johny itu ditambahkan Audra Jovani, dosen Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia. Mengingat banyaknya ragam respon tentang pemilu di negara ini, oleh kalangan muda. “Ada yang serius tapi juga yang cuek,” demikian ungkap Audra. Dari Riset yang dilakukan UKI, kata Audra, generasi Z memiliki role model. Kalau ada tokoh dilihat memiliki riwayat tidak baik, pasti akan runtuh atau ditolak.

Menurut Audra cara berpikir generasi Z ini sangat sederhana. Itulah mengapa pendidikan politik bagi anak muda itu sangat penting, termasuk anak muda gereja. Semua pihak menurutnya, perlu menyegarkan mereka kembali tentang proses politik, dalam hal ini pemilian umum. “Kami ada handbook Pemilih Pemula, ini sangat membantu,” begitu ujar Audra.

Terkait dengan pendidikan politik bagi warga gereja Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian (KP) PGI Pdt. Henrek Lokra mengungkapkan, bahwa dalam memberi pemahaman yang jelas bagi warga gereja, PGI bersama Bawaslu telah melakukan kegiatan pendidikan politik di 4 wilayah di Indonesia. “Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi model supaya warga gerja semakin teredukasi,” begitu ujar Henrek.

Menurutnya, gereja perlu pendidikan politik. Bukan hanya sebagai amanat Sidang Raya, tapi juga ada alasan teologis, terutama dalam Kitab Yeremia 29:7, yaitu :”Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu”.

Menurut Henrek ayat tersebut menegaskan bahwa warga gereja harus aktif, dan tidak bisa diam. “Ini juga pesan gereja supaya kita tidak diam dalam getho-getho,” begitu ungkap Pendeta Gereja Protestan Maluku ini. Henrek melanjutkan, bahwa pesan ini ingin menegaskan bahwa negara tidak bisa mengurus sendiri, dan gereja memiliki kader-kader terbaik yang siap didorong untuk terlibat dalam dunia politik.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


RPK FM

Education & Infotainment Station

Current track
TITLE
ARTIST

Positive SSL