Kolaborasi KKP dan Imigrasi Wujudkan Ekonomi Biru

Jakarta, RPKFM – Indonesia sebagai negara maritim memiliki wilayah laut yang sangat luas dengan sumber daya perikanan, energi, dan jalur perdagangan yang bernilai strategis menjadi bagian penting dari masa depan perekonomian nasional. Potensi besar ini juga menghadapi berbagai ancaman, seperti penangkapan ikan ilegal, kerusakan ekosistem, pencemaran laut, pelanggaran wilayah sehingga perlu pengawasan secara terpadu.

Untuk itu, penguatan pengawasan wilayah laut menjadi kunci dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan sekaligus memastikan potensi ekonomi biru Indonesia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini mengedepan dalam Seminar Kebangsaan “Kedaulatan Biru” bertajuk “Sinergi Pengawasan Terintegrasi Menuju Ekonomi Biru Indonesia Berkelanjutan”. Forum yang diselenggarakan oleh Pemuda Nusantara Berkeadilan (PNB) bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Direktorat Jenderal Imigrasi ini berlangsung di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta (30/9/2026).

Kegiatan kolaboratif ini mempertemukan unsur pemerintah, aparat pengawasan, organisasi kepemudaan, serta pemangku kepentingan untuk membahas tantangan pengelolaan dan pengawasan laut Indonesia, termasuk illegal fishing, pelanggaran wilayah perairan, aktivitas kapal asing, hingga potensi tindak pidana lintas negara.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M. mewakili Menteri KKP Ir. Wahyu Sakti Trenggono, M.M., IPU. selaku pembicara utama mengapresiasi inisiatif generasi muda yang menaruh kepedulian terhadap sektor kelautan dan perikanan. Menurut Dirjen Pung, keterlibatan generasi muda dalam sektor kelautan menjadi penting karena masa depan ekonomi Indonesia juga sangat berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya laut sebagai sumber daya kehidupan sekarang dan masa depan.

Ekologi sebagai Panglima
Dirjen PSDKP Dr. Pung menegaskan bahwa prinsip utama dalam kedaulatan biru ialah ekologi sebagai panglima. Konsep Ekonomi Biru, jelas Pung, yaitu pembangunan yang memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut.

Lebih lanjut, Pung menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia dengan menempatkan ekologi sebagai panglima yang wajib dijaga demi keberlanjutan bagi generasi masa depan. Kebijakan ekonomi biru KKP menempatkan aspek ekologi sebagai fondasi dalam pemanfaatan sumber daya kelautan. Keberhasilan ekonomi biru tidak dapat dilepaskan dari sistem pengawasan yang kuat.

Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya mengandalkan kapal patroli, tetapi juga memanfaatkan teknologi, informasi, sistem pemantauan, satelit, patroli udara, koordinasi lintas lembaga serta kelompok masyarakat pengawas yang berada di lapangan. “Keberhasilan ekonomi biru tidak dapat dilepaskan dari sistem pengawasan yang kuat. Kelompok masyarakat pengawas menjadi mata dan telinga kami ketika menemukan dugaan pelanggaran di laut,” katanya.

Menjaga Keberimbangan
Arah tersebut sejalan dengan strategi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan (PSDP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menempatkan penguatan pengawasan, kepatuhan pelaku usaha, penegakan hukum, pemanfaatan teknologi, dan sinergi antarpemangku kepentingan sebagai bagian penting dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan pada Direktorat Jenderal PSDKP Dr. Sahono Budianto, S.St.Pi, M.Si., menegaskan bahwa pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan diperlukan agar pemanfaatan sumber daya ikan tetap berada dalam koridor aturan dan tidak mengarah pada eksploitasi berlebihan.

Konsep Penangkapan Ikan Terukur (PIT) pada prinsipnya mengatur aktivitas penangkapan berdasarkan zonasi, kuota, serta daya dukung sumber daya ikan dan mengurangi potensi konflik di antara para pelaku usaha. “Pengaturan tersebut penting bukan hanya untuk menjaga sumber daya ikan dari praktik overfishing, tetapi juga mengurangi potensi konflik antarpelaku usaha perikanan,” jelasnya.

Kolaborasi dan Sinergi Lintas Sektor
Dalam forum ini, Sjachril, S.H. selaku pejabat fungsional Analis Keimigrasian Ahli Madya pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Ditwasdakim), Direktorat Jenderal Imigrasi mengatakan bahwa pengawasan tidak dapat dilakukan secara sektoral. Dengan kondisi geografi Indonesia yang luas dan terdiri dari ribuan pulau, pengawasan membutuhkan dukungan teknologi, informasi, sumber daya manusia, serta koordinasi lintas lembaga.

Menurut Sjachril, pertukaran informasi antarlembaga menjadi salah satu aspek penting. “Kami adalah satu tim. Tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Dibutuhkan informasi, kolaborasi, dan sinergi lintas sektor untuk membangun negeri kita,” tandasnya.

Sjachril menambahkan, apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan terkait status legalitas maupun aktivitas warga negara asing (WNA), masyarakat bisa menghubungi hotline layanan informasi dan pengaduan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui aplikasi WhatsApp di nomor: 081399679966. Layanan beroperasi pada hari kerja Senin-Jumat, pukul 08.00-16.00 WIB.

Pemuda Jaga Laut
Sementara itu, Pendiri dan Ketua Pemuda Nusantara Berkeadilan (PNB), Aditya Warman, S.H., menilai generasi muda memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran mengenai pentingnya kedaulatan laut. Ia berharap forum ini dapat menjadi ruang untuk membangun jejaring kerja sama dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. “Seminar ‘Kedaulatan Biru’ diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi menjadi ruang untuk memperkuat jejaring dan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan organisasi kepemudaan,” ujarya.

Dengan mengusung tagline Pemuda Jaga Laut, Aditya mengajak pemuda untuk ikut aktif mengambil peran dalam menjaga serta melestarikan laut Indonesia menuju kedaulatan biru. ”Laut adalah masa depan kita. Laut sebagai sumber daya penghidupan masa kini dan masa depan. Pemuda harus ikut serta bersama jaga laut,” pungkasnya. (G13)