Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat 2018: Bali Tertinggi, Papua Terendah…

Provinsi Bali kembali menduduki posisi teratas dari pencapaian perkembangan pembangunan kesehatan masyarakat di Indonesia. Capaian yang sama juga dibesut Bali pada Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) 5 tahun silam (2013). Provinsi berjuluk Pulau Dewata itu dinilai, berdasar sejumlah riset yang digelar Kementerian Kesehatan, berhasil meningkatkan status kesehatan masyarakat di tingkat kabupaten/kota.

Kepala Badan Litbangkes dr. Siswanto, MHP, DTM mengatakan IPKM 2018 disusun dengan memanfaatkan sumber data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018 terintegrasi Riskesdas 2018, dan pendataan Potensi Desa (Podes) 2018. Secara umum, menurut Siswanto, nilai IPKM tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan IPKM tahun 2013.

Meskipun mengalami peningkatan, namun pada sub indeks penyakit tidak menular mengalami penurunan. Karena itu, kesenjangan nilai IPKM kabupaten/kota masih bervariasi antar provinsi.

IPKM 2018 dihitung dengan menggunakan model IPKM yang dikembangkan tahun 2013. Indeks ini mengikutsertakan 30 indikator kesehatan yang dikelompokan menjadi 7 sub indeks, yakni Kesehatan Balita, Kesehatan Reproduksi, Pelayanan Kesehatan, Perilaku Kesehatan, Penyakit Tidak Menular, Penyakit Menular, dan Kesehatan Lingkungan.

30 indikator penyusun IPKM mencerminkan capaian program dan sebagai potret capaian pembangunan kesehatan wilayah. Masih adanya kesenjangan antar wilayah menunjukkan masih perlunya terobosan program untuk meningkatkan capaian sehingga pembangunan kesehatan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Sementara itu, posisi terendah pada IPKM 2018 ditempati oleh Provinsi Papua. Menurut Siswanto, tidak ada peningkatan, bahkan kesenjangan pembangunan kesehatan antar kabupaten/kota di Papua semakin lebar.

Melalui IPKM 2018, diketahui juga 10 kabupaten/kota yang mencapai indeks tertinggi, yakni Gianyar, Solok, Kota Magelang, Tabanan, Kota Denpasar, Badung, Kota Salatiga, Sarolangun, Sleman, dan Kota Blitar. Sementara 10 kabupaten/kota dengan indeks yang perlu ditingkatkan adalah Pegunungan Arfak, Deiyai, Yalimo, Mamberamo Raya, Puncak, Pegunungan Bintang, Nduga, Tolikara, Dogiyai, dan Paniai.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek, saat meluncurkan IPKM 2018, mengatakan bahwa dari data IPKM 2018 banyak informasi yang dapat dimanfaatkan. Indikator-indikator penyusun IPKM mencerminkan capaian program, sebagai potret capaian pembangunan kesehatan wilayah.

Hasil tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat untuk memberikan advokasi masalah spesifik ke pemerintah daerah. Sedangkan untuk pemerintah daerah bisa digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja program dimasing-masing daerah.