Songsong Pemilu, Gereja Diminta Bantu Pastikan Kondisi Damai di Timor Leste
Written by Argopandoyo Tri Hanggono on 7 February 2023
Sahabat RPK, dari Kota Dili, Timor Leste, dikabarkan bahwa presiden Komisi Pemilihan Nasional, Jose Belo meminta Gereja Katolik di Timor Leste untuk bantu memastikan pemilihan parlemen yang akan berlangsung bisa berjalan damai, termasuk pada masa seteleh pemungutan suara. Konferensi Waligereja Timor pun menyatakan akan bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Nasional “Untuk menggaungkan perdamaian dan stabilitas selama masa pemilihan,” demikian ungkap Kardinal Virgílio do Carmo da Silva dari Dili.
Belo mengatakan bahwa bantuan gereja akan menciptakan pemilihan parlemen berjalan dengan lebih baik. Hal itu dsampaikan saat menggelar konferensi pers bersama antara Kardinal Virgílio do Carmo da Silva dengan Jose Belo pada 2 Februari 2023 di ibu kota Dili. Kardinal da Silva mengatakan, meski langkah lain akan dirumuskan, rencana awal sementara ini adalah mengembangkan berbagai pendidikan kewarganegaraan dan tim pemantau lapangan di negara itu.
Dan rencana tersebut ada dalam koordinasi Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Dili. Kardinal pertama yang ada di negara itu mengatakan bahwa, gereja juga akan mendoakan khusus bagi perdamaian di seluruh paroki selama musim kampanye dan beberapa hari sebelum dan selama pemilihan. Belo berterima kasih atas dukungan gereja dan mengatakan bahwa semua pihak perlu bekerja sama untuk membangun negara.
Pemilihan parlemen negara itu akan berlangsung di bulan Mei 2023, untuk 65 kursi parlemen. Dalam pemaparan situs pemberitaan Kupang Pos, Timor Leste memiliki sejarah kelam akibat konflik politik yang berkepanjangan. Ketegangan dimulai dari ketegangan politisi pejuang kemerdekaan Timor Leste, antara Xanana Gusmao dari CNRT, atau Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor dan Mari Alkatiri dari Fretilin atau Front Revolusioner untuk Partai Independen Timor Timur.
Pertentangan itu memicu kebuntuan politik dan tindakan kekerasan, seperti misalnya, pada pemungutan suara sebelumnya yang dirusak oleh kekerasan. Pada bulan Mei tahun 2018 yang lalu, rakyat Timor Leste terpaksa harus kembali ke tempat pemungutan suara, padahal 10 bulan sebelumnya baru saja menyelenggarakan pemilu di tanggal 23 Juli 2017. Peristiwa itu terjadi menyusul terbentuknya pemerintahan minoritas Fretilin yang dipimpinan Alkatiri, dan memperoleh suara terbanyak, tapi di parlemen tidak menguasai suara mayoritas.
Kondisi itu membuat pemerintah gagal dalam memperoleh dukungan parlemen selama delapan bulan, padahal hanya untuk meloloskan undang-undang dan anggaran. Bahkan jelang pemilihan kehidupan masyarakat juga dirusak oleh tindak kekerasan. Pendukung Fretilin melempar batu ke anggota koalisi oposisi AMP di Viqueque dan Baucau. Menurut Situs pemberitaan Kupang Pos, beberapa hari yang lalu, pendukung Fretilin menyerang pengikut AMP di Viqueque, menyebabkan dua truk rusak dan 18 pendukung AMP terluka.
Pada tahun 2006, kekerasan politik menyebabkan lima orang tewas, sekitar 100 bangunan hancur, dan memaksa sekitar 21.000 penduduk mengungsi dari Dili. Analis politik Camilo Ximenes dari Universitas Nasional Timor Leste kepada UCA News mengatakan bahwa pada tanggal 3 Februari 2023 yang lalu mengaku meragukan pemilu tahun ini berlangsung damai mengingat komunikasi antara para pemimpin partai politik di negara itu sampai saat ini masih belum efektif. Hal ini akn berdampak pada akar rumput.
Sebab itu, masih menurut Xiemens, kemungkinan besar masih akan terjadi kekerasan, “seperti pada pemilu sebelumnya,” begitu katanya menjelaskan. Ia menambahkan saat ini Gusmao dan Alkatiri masih menjadi rival sengit, yang kemungkinan besar akan saling beradu mulut selama masa kampanye.
Peran gereja, dalam hal ini Gereja Katolik, diharapkan bisa memainkan peran yang lebih besar, sebagai upaya dalam memastikan pemilu yang aman. Karena mayoritas penduduk Timor Leste yang berjumlah 1,4 juta penduduk negara itu beragama Katolik, maka Gereja Katholik diharapkan bisa terlibat dalam penanganan masalah-masalah yang mungkin timbul. “Baik selama maupun setelah pemilu,” lanjutnya menambahkan.