Ma’ruf Amin : Opsi yang Ingin Diambil Pemerintah adalah Membina Al Zaytun

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P mengungkapkan, bahwa pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank dengan enam nama berbeda, termasuk dengan nama Abu Toto, dan Abdussalam Panji Gumilang. Selain itu juga, ditemukan sebanyak 33 rekening atas nama institusi yang terafiliasi dengan Panji. Saat ini menurutnya, semua rekening itu sudah dibekukan dan sedang diselidiki oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Hal ini karena dianggap ada hal yang mencurigakan.

Sekali pun Mahfud mengakui memiliki bukti dokumen yang menyatakan bahwa Ponpes Al Zaytun dahulu bernama Yayasan Negara Islam Indonesia atau YNII. Nama itu dikaitkan dengan organisasi masa Orde Lama, yaitu NII. Sebuah organisasi yang telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh undang-undang di Indonesia, lantaran sering melakukan pemberontakan bersenjata. Namun sesungguhnya penggunaan nama yayasan itu telah dilalui Syakh Panji Gumilang dengan menjalani proses hukum, yang dijatuhkan padanya waktu itu.

Sementara itu, Bareskrim Polri sejak tanggal 4 Juni 2023 menyatakan sudah masuk pada tahap penyidikan, menyusul telah ditemukan unsur pidana penistaan agama pada kasus pimpinan Ponpes yang ada di Indramayu, Jaawa Barat itu. Pemerintah RI sendiri sampai berita ini diturunkan, belum berniat untuk membubarkan Ponpes Al Zaytun, seperti tuntutan melalui demo yang dilakukan segelintir orang. Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, opsi yang ingin diambil pemerintah adalah membina Al Zaytun lantaran mempertimbangkan nasib ribuan santri pada ponpes tersebut.

Demikian halnya dengan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan yang terpisah Gubernur Jaawa Barat, Ridwan Kamil mengungkapkan, bahwa kasus Al Zaytun sudah ditindaklanjuti oleh berbagai pihak, baik itu Pemerintah republi Indonesia mau pun Pemerintahan Provinsi dan pada pemerintahan Daerah, yang berkaitan dengan letak ponpes Al Zaytun. Dan penanganan tersebut dilakukan bersama dengan organisasi dan lembaga masyarakat keislaman di tanah air. Dan seperti informasi dari pemerintahan pusat, Pemprov Jawa Barat juga menyatakan bahwa benar aset milik ponpes itu sudah dibekukan.