Ratusan Warga Jakarta Perjuangkan Hak, Minta Data Desil Dikoreksi

Jakarta, RPKFM — Ratusan warga Jakarta dari berbagai latar belakang, mulai dari ibu rumah tangga, pengamen, pekerja harian lepas, lansia, penyandang disabilitas hingga pengemudi ojek online, datang ke Posko Pengaduan Desil di DPP Pospera, Cipinang, Jakarta Timur. Mereka membawa satu persoalan yang sama: meminta data desil mereka dikoreksi karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi yang sebenarnya.

Bagi warga, angka desil bukan sekadar data administratif. Penetapan tersebut dapat menentukan akses mereka terhadap sejumlah program bantuan dan perlindungan sosial pemerintah. Karena itu, warga yang merasa ditempatkan pada desil 5 hingga 8 datang untuk menyampaikan kondisi kehidupan mereka secara langsung.

Dalam dialog yang digelar tim Posko Pengaduan Desil, sejumlah warga menceritakan kondisi ekonomi mereka yang menurut mereka berbanding terbalik dengan predikat desil yang tercatat dalam data.

Salah satunya Ros, warga Rusun Penggilingan. Ia mengaku sebelumnya memiliki status desil yang berbeda, namun kini datanya berubah menjadi desil 6. Perubahan tersebut berdampak langsung pada akses pendidikan anaknya.

Ros mengatakan anaknya yang kini duduk di kelas 4 SD tidak dapat memperpanjang Kartu Jakarta Pintar (KJP) karena status desil yang tercatat dalam sistem. “Anak saya kelas 4 SD, tidak bisa perpanjang KJP, kata orang kelurahan desilnya tidak bisa, harus diturunin dulu,” kata Ros.

Bagi Ros, persoalan tersebut menjadi semakin berat karena dirinya merupakan seorang janda yang tidak memiliki penghasilan tetap. Ia berharap pengaduannya dapat menjadi jalan agar kondisi ekonominya kembali tercermin dalam data pemerintah. “Saya datang ke sini berharap anak saya dapat memperpanjang KJP mengingat status saya sebagai janda tanpa penghasilan yang tetap,” ungkap Ros.

Keluhan serupa disampaikan warga lainnya. Mereka mempertanyakan bagaimana kondisi ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dapat tercatat dalam kelompok desil yang relatif tinggi, sementara kondisi kehidupan sehari-hari masih jauh dari kategori sejahtera.

Ketua Umum Posko Perjuangan Rakyat (Pospera), Mustar, yang menginisiasi Posko Pengaduan Desil, menilai persoalan tersebut perlu segera dibenahi. Menurutnya, pendataan yang tidak menggambarkan kondisi riil masyarakat dapat berujung pada hilangnya akses warga terhadap program yang seharusnya mereka terima. “Desil menjadi musuh rakyat kecil, kenapa, karena orang kecil disulap menjadi orang kaya, dan sebaliknya,” kata Mustar di hadapan sekitar 500 warga yang datang mengadukan persoalan desil.

Pospera selanjutnya akan menghimpun dan menginventarisasi kondisi warga melalui formulir pengaduan. Data tersebut akan digunakan untuk memperjuangkan koreksi terhadap status desil warga berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang mereka alami sebenarnya. “Nanti ibu-ibu, bapak-bapak dan semua yang hadir mengisi data dari formulir untuk kita perjuangkan agar desilnya diturunkan,” tegas Mustar.

Bagi warga yang datang ke posko, perjuangan menurunkan desil bukan semata-mata soal mengubah angka dalam sebuah sistem. Di balik angka tersebut ada kebutuhan pendidikan anak, biaya hidup, penghasilan yang tidak menentu, serta harapan agar negara melihat kondisi mereka berdasarkan kenyataan yang mereka jalani setiap hari.