Institusi Pemerintah Harus Mampu Manfaatkan Media Sosial
Written by rpkfm on 25 October 2016
Dengan cepatnya informasi melalui media sosial saat ini mengharuskan institusi pemerintah untuk ikut memanfaatkannya. Pemanfaatan media sosial itu tidak hanya untuk kepentingan institusi namun untuk kebutuhan masyarakat. Demikian disampaikan Kepala Seksi Informasi Dinas Sosial DKI Jakarta, Miftahul Huda kepada peserta Manajemen Komunikasi Jejaringan Kehumasan, Penyebarluasan Informasi Dinas Sosial melalui Media Sosial yang berkerjasama dengan Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan DKI Jakarta, Selasa (25/10).
Miftahul kemudian melanjutkan, pemanfaatan media sosial oleh Dinas Sosial salah satunya untuk kepedulian. Dengan adanya informasi yang diberikan pihaknya mengajak masyarakat untuk peduli terhadap sesama. “Media sosial itu juga sebagai transparansi kegiatan yang ada di Dinas Sosial. Khususnya terkait Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” ungkap Miftahul.
Berkaitan dengan Dinas Sosial berhubungan dengan kemanusiaan atau human interest, salah satu narasumber, Rachmi Kurnia Siregar, wartawan Pos Kota menuturkan, “Pemilihan isu atau postingan di media sosial yang menarik dan penting salah satunya berhubungan dengan kemanusiaan. Dinas Sosial bisa menonjolkan sisi itu,” ujar Rachmi. “Paling tidak memenuhi unsur 5 W 1 H. Yaitu Who, Where, Why, What, When dan How.” lanjut Rachmi.
“Unsur itu harus ada untuk menjelaskan agar pembaca paham. Maksud penulis bisa tersampaikan dengan jelas kepada pembaca. Tidak ambigu atau multi tafsir,” imbuh Rachmi. Selain itu, katanya, dalam mengambil foto harus mematuhi kode etik. Penampilan-penampilan yang tidak perlu dan tidak penting jangan diposting. Seperti PSK, anak-anak, pornografi dan lainnya. “Jangan juga menampilkan foto yang narsis. Bergaya dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang sudah dijangkau. Atau menampilkan kekerasan,” terang Rachmi.
Sementara itu, Akademisi Psikologi Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Abd. Rahman Shaleh mengatakan, saat ini masyarakat harus membuka diri dengan media sosial. “Dahulu orang meriung atau berkumpul dengan mengobrol tapi sekarang perilaku itu berpindah ke media sosial. Interaksi masyarakat tidak hanya tatap muka saja tapi sudah menggunakan gadget,” jelas Abd. Rahman.
Menurutnya, dengan memanfaatkan media sosial, institusi pemerintahan bisa berinterikasi dengan masyarakat. Itu juga bisa membangun imej positif di masyarakat. “Branding atau membangun citra itu perlu untuk setiap orang atau institusi pemerintahan. Citra itu pun harus berasal dari identitas diri. Citra Dinsos ya harus sesuai dengan visi dan misinya,” kata Abd. Rahman.