Banyak Oknum Pendidikan yang Mengajarkan Kebencian

“Lembaga pendidikan seharusnya mampu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila,” demikian Sahat Marthin Philip Sinurat, Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Indonesia atau PP GMKI menegaskan. Menurutnya, lembaga pendidikan kurang mengajarkan Pancasila sebagai aliran darah dan detak jantung kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sahat menyayangkan dunia pendidikan Indonesia yang seharusnya bisa menumbuhkan jati diri bangsa Indonesia, yang justeru mengajarkan kebencian dan permusuhan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sahat melontarkan hal itu saat PP GMKI menggelar jumpa wartawan bersama Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau DPP GAMKI di Sekretariat GMKI, Jalan Salemba Raya, No.10, Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 yang lalu.

Pada acara jumpa wartawan itu, Sahat yang berbicara atas nama PPGMKI dan DPP GAMKI mengungkapkan bahwa saat ini sudah banyak oknum penyelenggara pendidikan yang mengajarkan kebencian dan permusuhan terhadap kelompok masyarakat lain. Di beberapa sekolah dan perguruan tinggi, masih kata Sahat, paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila justru berkembang, “Dalam aktivitas organisasi dan kehidupan sehari-hari pelajar dan mahasiswa,” kata Sahat menjelaskan. Sebab itu PP GMKI dan DPP GAMKI pun mengharapkan agar negara mampu menegakkan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Sebab itu, sudah sewajarnya negara bisa lebih tegas dalam menindak oknum maupun kelompok masyarakat yang melakukan ujaran kebencian, intimidasi, mengganggu kegiatan kelompok masyarakat tertentu, bahkan tindak kekerasan.

Saat ini sudah bermunculan oknum-oknum penyelenggara pendidikan yang mengeluarkan pernyataan yang diskriminatif dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. “Kita mendengar begitu banyak ujaran kebencian, intimidasi, ancaman, gangguan, dan tindakan kekerasan karena alasan perbedaan,” papar Sahat mengungkapkan. Dan yang memiliki posisi strategis dalam konteks ini menurutnya adalah mahasiswa dan pemuda, untuk dapat menjadi pelopor dan pendorong NKRI. “Mengingatkan kembali tentang pentingnya menjaga empat konsensus dasar bersama,” dorong Sahat menghimbau. Empat konsensus dasar bersama yang dimaksud adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Demi mempertahankan keutuhan bangsa dan negara dan menciptakan keguyuban, kedamaian, dan kesejukan di tengah masyarakat,” lanjutnya lagi menandaskan.

Dan bukan hanya lembaga pendidikan, PP GMKI dan DPP GAMKI juga mendesak lembaga-lembaga negara, partai politik dan kader partai politik, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, TNI dan Polri untuk konsisten dan berkomitmen menanamkan dan menegakkan Pancasila sebagai Ideologi Negara, “Falsafah Hidup, dan Perekat Keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia,” kata Sahat lagi. Empat konsensus dasar bangsa Indonesia dan Sumpah Pemuda adalah final dan tidak bisa diganggu-gugat. Sebab GMKI dan GAMKI merasa menjadikeharusan untuk mendesak Presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, agar segera menegaskan bahwa Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

“Berikut sanksi administrasi dan pidana,” tambahnya melanjutkan. “Termasuk di dalamnya melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan,” himbau Sahat kemudian. hal ini diunkapkan GMKI dan GAMKI, mengingatkan saat ini terdapat banyak kebijakan dan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah yang bertentangan dengan Pancasila. “Negara Republik Indonesia saat ini sedang menghadapi ujian,” demikian Michael Watimena, Ketua Umum DPP GAMKI. Ujian bagi bangsa saat ini menurutnya benar-benar mengguncang kebersamaan dan perdamaian bangsa. “Di media sosial maupun berbagai daerah mulai muncul sekat-sekat,” ungkapnya menjelaskan, “Yang mempersoalkan perbedaan yang seharusnya menjadi kekayaan bangsa Indonesia,” tambahnya lagi memaparkan. Kedua organisasi kepemudaan ini mengecam manuver politik para pejabat dan para elit politik yang cenderung melahirkan perpecahan masyarakat.

“Kami mendesak untuk segera menghentikannya!” begitu seru michael yang akrab disapa BMW. Bila hal tersebut memang tidak bisa dihentikan, mahasiswa dan pemuda diharapkan kembali mampu untuk menjadi barisan terdepan “Dalam menjaga persatuan, perdamaian dan kerukunan masyarakat dan bangsa berdasarkan Pancasila,” tambah BMW. Karena bila tidak dilakukan, maka keruntuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sudah di depan mata. “Dan negara kebangsaan Indonesia sebagai hasil konsensus bersama para pendiri bangsa tinggal menjadi sejarah,” kembali Sahat mengingatkan.

Kontributor : Agus Riyanto Panjaitan