Pelayanan Transportasi Massa yang Baik, Bantu Selamatkan Mobilitas Massa

Pengaturan penggunaan sepeda motor di Kota Jakarta dan sekelilingnya kembali disoroti, menyusul keputusan Mahkamah Agung membatalkan pembatasan sepeda motor di ruas jalan Thamrin dan Merdeka Barat, pada 21 November 2017 yang lalu. Beragam respon menyambut pembatalan tersebut, berdasarkan dari berbagai perspektif yang dimiliki.

Dari fenomena tersebut, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menggelar Focus Group Discussion (FGD) “Pengaturan Penggunaan Sepeda Motor di Jabodetabek” guna peningkatan keselamatan dalam mobilitas masyarakat. “Untuk sama-sama mencari solusi terbaik dalam bertransportasi,” tutur Kepala BPTJ Bambang Prihartono, Rabu (10/1/2017).

Pada forum itu Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Halim Pagarra menyampaikan bahwa tingkat kecelakaan pengendara roda dua, sehubungan dengan pembatasan sebelumnya mengalami penurunan, sekalipun sepeda motor masihbtetap mendominasi dalam angka kecelakaan di wilayahnya. Angka kecelakaan yang melibatkan sepeda motor tahun 2016 sebanyak 5.626 dari keseluruhan angka kecelakaan sebanyak 8.885. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan 10 persen menjadi 5.043 dari 8.090.

Kadishub DKI Jakarta tahun 2014 M. Akbar menyebutkan bahwa pembatasan sepeda motor menjadi bagian peningkatan keselamatan transportasi. “Rencananya akan dilakukan di sepanjang jalan raya Jakarta yang sudah baik pelayanan angkutan umumnya,” begitu dia mengetengahkan pemikirannya.

Kadishub DKI Ardiyansah juga mengemukakan pemikirannya untuk segera mungkin penerapan ERP pada tahun 2019 demi ikut meningkatkan keselamatan, dengan mengurangi tingkat kecelakaan.

FGD hari itu  menghadirkan pembicara Bambang Pri, LSM penggugat Pergub 195/2014 ke MA Ka Dishub DKI Jakarta Ardiyansah, Kadishub DKI tahun 2014 M. Akbar, perwakilan dari Dirlantas Polri, dan moderator Darmaningtyas dalam kapasitas sebagai Pengamat Transportasi. (Argopandoyo)