GPIB Keluarkan Pernyataan Sikap Terkait Gelombang Aksi Rakyat

Jakarta, RPKFM – Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) melalui Majelis Sinode meresponi gelombang aksi masyarakat Indonesia yang terjadi di seluruh Nusantara. Berikut pernyataan sikapnya:

PERNYATAAN SIKAP MAJELIS SINODE GPIB
Terkait Situasi Kebangsaan dan Gelombang Aksi Rakyat

Salam Sejahtera dalam Kasih Kristus,

Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) dengan penuh keprihatinan mengikuti perkembangan situasi kebangsaan akhir-akhir ini. Gelombang unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah, hingga menelan korban jiwa, merupakan ungkapan kekecewaan rakyat terhadap kondisi bangsa yang berat. Kenaikan harga kebutuhan pokok, turunnya penghasilan masyarakat, dan semakin sulitnya lapangan pekerjaan telah menambah beban hidup rakyat kecil.

Di tengah situasi tersebut, kebijakan yang diputuskan oleh para pemimpin politik, termasuk DPR, justru menimbulkan kesan kurangnya kepekaan terhadap situasi dan penderitaan rakyat. Hal ini memperdalam jurang antara aspirasi rakyat dan sikap elit politik. Gereja memandang bahwa suara rakyat melalui demonstrasi adalah bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihargai dan ditanggapi dengan bijaksana, bukan dengan tindakan yang menimbulkan korban dan memperlebar luka sosial.

Sebagai gereja yang hadir di tengah dinamika kebangsaan, kami menyatakan bahwa tugas gereja adalah menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah masyarakat, serta mengingatkan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan rendah hati, adil, dan berpihak pada kehidupan bersama.
Sehubungan dengan itu, Majelis Sinode GPIB menyampaikan beberapa seruan, sebagai berikut:

1. Mengungkapkan duka dan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam aksi
   demonstrasi. Kami berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan.
2. Mengajak pemerintah dan DPR RI untuk lebih mendengar suara rakyat dan menunjukkan kepekaan moral dalam setiap keputusan yang diambil, sehingga kebijakan publik benar-benar menjadi sarana meringankan beban rakyat, bukan menambah kesulitan.
3. Mendorong aparat keamanan untuk menempatkan diri sebagai pengayom masyarakat, serta menangani aspirasi rakyat dengan cara yang humanis, dialogis, dan berorientasi pada kasih dan perdamaian. Peristiwa yang terjadi hendaknya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam tubuh kepolisian, agar semakin dipercaya dan dicintai rakyat.
4. Mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan dinamika ini sebagai kesempatan memperbaiki arah demokrasi Indonesia. Demokrasi sejati bukan sekadar prosedur politik, melainkan penghargaan terhadap martabat manusia, penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, serta perwujudan keadilan sosial.
5. Menegaskan kembali panggilan gereja dan lembaga agama untuk terus berdiri di sisi mereka yang lemah, menyuarakan kebenaran dalam kasih, serta mendorong kehidupan bersama yang ditandai oleh perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan.
   Majelis Sinode GPIB percaya bahwa bangsa Indonesia dikaruniai potensi besar untuk bangkit dari kesulitan. Namun kebangkitan itu hanya mungkin terjadi bila seluruh komponen bangsa—pemerintah, DPR, aparat keamanan, masyarakat sipil, dan lembaga agama—bersama-sama mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Kiranya Allah, Sang Sumber Kehidupan, menolong bangsa ini menapaki jalan kebenaran, keadilan, dan kasih, sehingga Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik, damai, dan sejahtera bagi seluruh rakyat.

Jakarta, 29 Agustus 2025
Majelis Sinode XXI GPIB

Ketua Umum : Pendeta Drs. Paulus Kariso Rumambi, M.Si
Ketua I : Pendeta Marthen Leiwakabessy, S.Th.
Ketua II : Pendeta Manuel Essau Raintung, S.Si. M.M.
Ketua III : Pendeta Maureen Suzanne Rumeser – Thomas, M.Th.
Ketua IV : Penatua Shirley Maureen van Houten-Sumangkut, M.M.
Ketua V : Penatua Robynson Letunaung Wekes, S.H., M.M., MBA.
Sekretaris Umum : Pendeta Elly Dominggas Pitoy – de Bell, S.Th.
Sekretaris I : Pendeta Emmawati Yulia Rumampuk-Baule, S.Th, M.Min.
Sekretaris II : Penatua Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn.
Bendahara : Penatua Eddy Maulana SoeiNdoen, S.E.
Bendahara I : Penatua Wicklief F. Luwy Leunufna, S.Hut.