Maruarar Sirait Dorong Kerja Nyata PIKI hingga Daerah

Jakarta, 31 Mei 2026, RPKFM – Ruang rapat di Sekretariat Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI), Kompleks Duta Merlin,
Jakarta Pusat, Minggu, 31 Mei 2026, menjadi titik awal konsolidasi kepengurusan baru organisasi tersebut. Untuk pertama kalinya setelah pelantikan tanggal 30 Mei 2026 di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Jemaat Paulus, Menteng, Jakarta Pusat,  jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) berkumpul membahas langkah organisasi lima tahun ke depan.

Pada pertemuan itu, Ketua Umum DPP PIKI periode 2026–2030, Maruarar Sirait, menyampaikan pesan yang berulang kali ia tekankan bahwa, organisasi harus hadir melalui kerja yang bisa dirasakan, bukan sekadar terlihat aktif.

Menurutnya perkembangan media sosial dan ruang digital telah melahirkan kecenderungan baru di berbagai institusi, yakni keinginan untuk tampak bekerja tanpa selalu menghasilkan dampak yang nyata. “Fenomena sekarang banyak yang serba seakan-akan. Seakan baik, seakan pintar, seakan bekerja,” begitu ungkapnya.

“Di PIKI saya ingin yang asli, yang nyata,” ujar Maruarar di hadapan peserta rapat. Pesan tersebut menjadi benang merah dalam arah organisasi yang sedang disusunnya. PIKI, kata dia, perlu kembali memperkuat akar organisasi di daerah dan memastikan keberadaannya memberi manfaat bagi masyarakat.

Selama beberapa bulan terakhir, Maruarar mengaku berkeliling ke sejumlah wilayah, mulai dari Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur hingga Sulawesi Tenggara. Dari berbagai kunjungan itu, ia menemukan persoalan yang relatif serupa: sebagian kepengurusan daerah masih menghadapi keterbatasan fasilitas organisasi dan belum memiliki program yang berjalan secara berkesinambungan.

Temuan tersebut mendorong DPP PIKI menempatkan penguatan infrastruktur organisasi sebagai salah satu agenda utama. Beberapa daerah seperti Lampung, Semarang, Balikpapan, Ternate, dan Sorong masuk dalam prioritas awal untuk pengembangan sekretariat dan pusat aktivitas organisasi. Bagi Maruarar, sekretariat bukan sekadar alamat atau tempat berkumpul. Kehadiran kantor yang aktif dinilai menjadi penanda bahwa organisasi benar-benar bekerja dan melayani anggotanya.

Selain membenahi infrastruktur, PIKI juga menyiapkan mekanisme evaluasi yang lebih terukur bagi kepengurusan daerah.
Fokusnya bukan lagi pada banyaknya pengurus atau frekuensi rapat yang digelar, melainkan kualitas kepemimpinan, keberlangsungan program, serta dampak yang dirasakan masyarakat.

Ia juga mendorong daerah untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi dan rekam jejak di bidang masing-masing, mulai dari akademisi, dokter, pengusaha, notaris, hingga aktivis sosial. “Organisasi intelektual harus dibangun oleh orang-orang yang punya kapasitas dan integritas. Yang kita lihat adalah kekuatan dan kontribusinya,” kata Maruarar.

Konsolidasi perdana itu sekaligus menjadi awal dari rangkaian agenda nasional yang sedang dipersiapkan PIKI. Sejumlah program telah disusun untuk beberapa bulan mendatang, mulai dari seminar kesehatan, diskusi ketahanan energi dan biopolitik, hingga program penguatan akses kelistrikan di kawasan pedesaan.

Di hadapan pengurus PIKI yang baru, Maruarar menegaskan bahwa ukuran keberhasilan organisasi ke depan bukan terletak pada banyaknya kegiatan yang tercatat dalam laporan, melainkan pada kemampuan menghadirkan solusi dan menjawab kebutuhan masyarakat. “Yang dibutuhkan bukan organisasi yang sekadar ada, tetapi organisasi yang memberi dampak,” ujarnya.

(nick irwan)