Blog

Dalam sebuah Acara Refleksi Akhir Tahun 2016 yang silam, Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum Yayasan Komunikasi Indonesia atau LPBH Yakom Indonesia menilai bahwa dalam upaya mewujudkan Negara Hukum Pancasila di Indonesia masih jauh antara harapan dengan kenyataan.

Baru melangkah di tahun 2017, performa apik para pejabat publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah langsung ditunggu warga. Seperti rapor pelayanan perizinan tahun lalu yang dinilai sangat baik.

Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) menilai Revisi UU Penyiaran (RUU Penyiaran) yang kini sedang dirancang oleh Komisi 1 DPR cenderung tidak berpihak pada publik, tetapi lebih banyak mengutamakan kepentingan pemodal. Isi draf Revisi UU Penyiaran saat ini mencerminkan langkah mundur serius dari UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Terdapat kesan sangat kuat bahwa DPR […]

Ya, judul artikel ini merupakan pertanyaan yang ditujukan untuk kita, para konsumen penyiaran nasional. Apakah kita berkenan isi siaran lembaga penyiaran (Radio dan TV) didominasi oleh iklan komersial yang hanya mengejar keuntungan bisnis semata? Pertanyaan ini mencuat pasca paparan catatan kritis 14 tahun Undang-Undang (UU) Penyiaran di Indonesia yang disampaikan oleh ratusan akademisi yang tergabung […]

Mulai dari Januari hingga Desember akhir 2016 ini, Dinas Sosial DKI Jakarta berhasil melakukan penjangkauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebanyak 14.109 orang. Jumlah sebanyak itu dikarenakan tingginya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap keberadaan PMKS. Melalui aplikasi Qlue dan media sosial, laporan-laporan itu ditindaklanjuti oleh Petugas P3S.