Gaet Dokter Spesialis, Malaka Siapkan Insentif Puluhan Juta

Demi menarik minat dokter spesialis untuk melayani masyarakat, Kabupaten Malaka siap memberikan insentif puluhan juta Rupiah. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, dr. Paskalia Frida Fahik, pemerintah kabupaten menyiapkan insentif 40 juta per bulan untuk dokter spesialis yang ingin melayani masyarakat setempat. Tidak hanya itu, kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Belu itu juga menawarkan insentif 15 juta Rupiah per bulan bagi dokter umum dan dokter gigi yang ingin mengabdi di Malaka. “Kami memang terkendala dengan ketersediaan sumber daya dokter karena itu insentif diberikan sebagai salah satu upaya kami menarik minat dokter dari luar NTT ,” ujar Frida Fahik kepada para wartawan peserta Kunjungan Lapangan Tematik Media Massa dari Kementerian Kesehatan ke Nusa Tenggara Timur (NTT), 5 Mei 2017 silam.

Lebih lanjut, Frida Fahik mengatakan bahwa insentif tersebut ditetapkan untuk membuat para dokter tersebut betah tinggal di Malaka untuk waktu yang lama, demi terlayaninya kesehatan masyarakat setempat. Selain itu, para dokter juga berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka.

“Kami punya kebijakan untuk menyekolahkan D0/D1 ke jenjang D3, juga S1 ke S2,” kata Frida Fahik.

Hingga kini, Kabupaten Malaka hanya memiliki 22 dokter umum, 5 dokter gigi dan 4 dokter spesialis. Dokter spesialis yang ada dikontrak di Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun, sementara dokter umum dan dokter gigi disebar ke sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Keempat dokter spesialis itu terdiri dari spesialis anak, bedah, syaraf dan penyakit dalam.

“(Walau masih kurang) Adanya empat dokter tersebut, kami puji Tuhan, karena sebelumnya 2015 ke bawah, tidak ada sama sekali dokter spesialis yang berminat melayani di Malaka,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka tersebut.

Sementara itu, Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran mengatakan bahwa hingga kini, ada tiga persoalan besar berhubungan dengan ketersediaan dokter spesialis di Malaka, yaitu kandidat yang dikirim (dari pusat) ke NTT terbatas, sulitnya ujian masuk ke pendidikan spesialis, dan bagaimana membuat para dokter spesialis yang sudah ada bertahan di NTT.

“Kadang-kadang mereka hanya 6 bulan, paling lama 1 tahun, lalu mereka menyerahkan kembali Surat Keputusannya, (dan mengatakan) saya tidak mau bertugas lagi,” ujar Stefanus Bria Seran.

Karena itu, menurut bupati yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT itu, pemerintah Malaka berusaha sedemikian rupa untuk membuat para dokter spesialis itu nyaman bertugas. Sejumlah upaya yang sudah dilakukan, diantaranya memberikan insentif, memenuhi standar untuk kebutuhan dokter spesialis (transportasi /mobil, rumah, dan kesempatan cuti/libur ke kampung halaman –transportasi ditanggung pemerintah daerah).

“Ini merupakan salah satu bentuk komitmen maksimal kami untuk melayani kesehatan masyarakat di seluruh Malaka,” tutup Bupati Malaka.