Pendekatan Keluarga, Inovasi untuk Indonesia Sehat
Written by rpkfm on 15 June 2017
Sekretaris Jenderal dr. Untung S.Sutarjo MPH menghadiri Rapat Kerja Kesehatan (Rakerkesda) di Provinsi Kalimantan Selatan bertema “Bergerak sinergikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Banua Sehat”, di Banjarmasin (14/6). Acara dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Dirjen Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidan Balitbangkes Kemenkes RI, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimatan Selatan dan Dinkes Kab/Kota se Kalimantan Selatan.
Rakerkesda di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017 ini, dimaksudkan untuk menyosialisasikan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dalam upaya pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan kesehatan sesuai
Dr. Untung menjelaskan bahwa saat ini, di Indonesia penyebab kematian didominasi oleh penyakit tidak menular (PTM) serta tidak terlepas dari aspek lingkungan. Menurut data Sample Registration System (SRS) Indonesia tahun 2014 ada 10 penyakit yang paling banyak diderita, yaitu penyakit stroke (2,1%); penyakit jantung (12,9%); Diabetes Meliitus (6,7%); Tuberkulosis (5,7%); Komplikasi tekanan darah tinggi (5,3%); Paru kronik (4,9%); Penyakit hati (2,7%); Kecelakaan lalu lintas (2,6%); Pneumonia (2,1%) dan gabungan diare & gastroenteritis karena infeksi (1,9%).
Tingginya PTM yang terjadi di Indonesia membutuhkan inovasi dalam peningkatan pelayanan kesehatan salah satunya dengan Pendekatan Keluarga sebagai cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga.
“Pengotakan program saat lalu yang berjalan sendiri-sendiri membutuhkan biaya yang sangat tinggi, untuk itu dibutuhkan dalam menjangkau seluruhnya dengan cara pikirnya diganti dengan integrasi program, active case finding dan total coverage, yang intinya adalah kunjungan ke rumah,” ujar Sekjen.
Pendekatan Keluarga
Pendekatan keluarga bukan program baru, tetapi merupakan suatu cara untuk meningkatkan efektifitas kegiatan promotif dan preventif dengan mengintegrasikan program dan kunjungan ke rumah, sehingga permasalahan bisa teratasi secara tuntas dengan tujuan meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan komprehensif pelayanan promotiv, preventif dan kuratif rehabilitatif dasar dan upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Kab/Kota/Provinsi.
Secara operasional dalam tahap persiapan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, Puskesmas perlu melakukan integrasi program, SDM dan pembiayaan. Pelaksanaan dalam pembiayaan dapat menggunakan berbagai sumber pembiayaan yang ada yaitu 1) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diatur oleh Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 31 tahun 2016 tentang Penyusunan APBD TA 2017; 2) Dana Kapitasi JKN (dari 40% untuk dukungan operasional) diatur oleh Perpres No. 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan dana Kapitasi JKN Pada FKTP Milik Pemda dan Permenkes No. 21 tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemda; 3) Dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non Fisik diatur oleh Permenkes No. 71 tahun 2016 tentang Penggunaan DAK Non Fisik TA 2017; 4) Anggaran Dana Desa (ADD) diatur oleh PP No.60 tahun 2014 tentang Dana Desa dan Permendes No.21 tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Di lapangan, dalam pelaksanaan kesehatan lingkungan, pelaksanaan Pendekatan keluarga dilakukan dengan : 1) Pelatihan yang diikuti oleh tenaga Pembina keluarga, tenaga teknis, tenaga pengolah data dan tenaga manajemen Puskesmas; 2) Pendataan dan Info Kesehatan dengan pedoman 12 indikator keluarga sehat; dan 3) Analisis data keluarga dan intervensi.
“Survei bukan hanya data, seluruh program terintegrasi dan didorong ke rumah dan keluarga, hingga semua keluarga mendapatkan perhatian secara massif,” jelas Sekjen Kemenkes RI.
Dengan adanya Manajeman Pendekatan keluarga terintegrasi dengan manajemen Puskesmas yang dilakukan mulai dari proses perencanaan (P1), pergerakan pelaksanaan (P2) sampai proses pengawasan, pengendalian dan penilaian (P3), data keluarga dapat diolah dan membantu untuk menghitung pencapaian Indeks Keluarga Sehat (IKS).
“Berikan laporan yang tepat sesuai pada saat berkunjung kerumah warga agar bisa diselesaikan tepat waktunya dan tepat sasaran programnya, semua program diharapkan bisa berjalan bersama tidak tersegmentasi kembali,” tambah Sekjen Kemenkes RI.