Gelar Nobar, FOKSI Ajak Media Massa dan Masyarakat Cerdas dari Framing Hoax
Written by Daniel Tanamal on 6 July 2022
Jakarta, RPKFM – Peduli terhadap pemberitaan media yang mencerdaskan masyarakat, Forum Komunikasi Santri Indonesia (FOKSI) mengadakan Nonton Bareng (NOBAR) Podcast Deddy Corbuzier, judul: “JOKOWI 3 PERIODE!? GIMANA KOMEN KALIAN?” dan narasumber adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP). Nobar ini digelar di Sadjoe Café, Jakarta Selatan, Selasa (19/07/2022).
Dalam Nobar ini, FOKSI memberi garis tegas bahwa informasi dari podcast ini telah ditafsirkan sendiri oleh dua media massa online Detik.com dan CNNIndonesia.com, terkait Big Data 110 juta orang yang disebut oleh LBP. Informasi ini diduga “dipelintir” oleh media tersebut untuk menunda pemilihan presiden.
“Pak Luhut berkali-kali mengatakan (7 kali) bahwa Presiden Jokowi taat konstitusi penting. Ada media besar justru membuat seolah bagaimana big data digoreng untuk memojokkan Pak Luhut. Kita lapor ke Dewan Pers, sudah dibuat keputusan langsung diralat di hari yang sama. Kemudian dua hari kemudian dibuat koreksi. Ini sama dengan maladministrasi,” ujar ketua FOKSI, Muhammad Nasir.
Menurutnya, dalam podcast tersebut LBP hanya menjelaskan Big Data pada menit 1 hingga 4 saja. Dan bukan semata-semata 110 juta pemilih yang mendukung perpanjangan jabatan presiden atau penundaan pemilu seperti diduga dipelintir kedua media korporasi tersebut. “Kita tidak bisa menerima pemberitaan miring yang merugikan pihak tertentu, harusnya Dewan Pers mengatakan hak koreksi sesuai dengan Psl 5 UU 40 Tahun 1990. Ada hak koreksi dan hak tolak. Meski telah dilaporkan tetapi tidak direspon seolah ada dugaan pembiaran atau kesengajaan dari Dewan Pers.”
Untuk itulah Nasir mengadakan Nobar ini sebagai medium komunikasi, klarifikasi dan aspirasi bersama. Bahkan undangan telah disampaikan kepada pemimpin redaksi dari dua meia tersebut. Namun tidak ada yang hadir. “Nobar ini kita selenggarakan sebagai analisis ilmiah. Kita juga mengundang Pemred CNN dan Detik, demikian juga Dewan Pers untuk mencari jalan keluar tetapi tidak hadir. Tujuan saya ada dua pertama, ingin mencerdaskan masyarakat dari framing dan hoaks. Kedua, ingin stablitas politik bangsa kita berjalan baik dan tidak diganggu dengan framing. Pemilu masih dua tahun lagi tapi orang sibuk bicara capres dan cawapres,” jelasnya.
Terakhir Nasir menegaskan bahwa dirinya akan terus berjuang agar ada penjelasn dari hal ini, terutama dari Dewan Pers, kedua media tersebut. Bahkan tak ragu akan melaporkan hal ini ke Ombudsman. “Saya tidak akan berhenti berjuang ke Dewan Pers putuskan, silahkan diambil keputusan atau mediasi, saya siap apapun keputusan. Kalau dewan pers saja tidak percaya bagaimana ini lembaga menjaga dan menegakkan etika pemberitaan pers. Dewan Pers dilindungi UU tunggal. Kepentingan kami adalah menjaga stablitas negara ini berjalan baik 2024. Dewan pers harus melakukan fungsi sesuai dengan undang yakni memfasilitasi mediasi dan ajudikasi. Saya hanya ingin kedua media ini memberikan ruang hak jawab, sehingga pemberitaan tidak sumir. Kalau Ketua Dewan Pers tidak bisa menyelesaikan ini lebih baik mundur saja,” tutupnya.