Konflik Lahan Mengancam, Pansus Agraria Rawan Kepentingan
Written by Daniel Tanamal on 30 October 2025
Jakarta, RPKFM – Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Agraria oleh DPR RI pada 2 Oktober 2025 sejatinya dimaksudkan sebagai langkah strategis menuntaskan ratusan konflik lahan di Indonesia. Namun, di balik semangat itu, muncul bayang-bayang kepentingan politik dan aroma masa lalu yang bisa menggerus kepercayaan publik.
Pansus ini baru akan mulai bekerja setelah masa reses berakhir pada November mendatang. Tugas mereka tak main-main: menelusuri konflik agraria di berbagai daerah, mulai dari kawasan hutan konservasi Tesso Nilo di Riau, sengketa lahan transmigran yang tiba-tiba diklaim sebagai hutan negara, hingga kisruh tanah adat di NTT yang melibatkan benturan antara masyarakat lokal dan kebijakan pemerintah.
Potensi konflik internal
Pengamat politik BRIN, Wasisto Raharjo Jati, mengingatkan adanya potensi konflik kepentingan di tubuh Pansus itu sendiri. Menurutnya, situasi itu bisa berdampak pada kinerja Pansus bila kasus yang ditangani bersentuhan dengan kepentingan penguasa masa lalu.
“Hal ini yang sepertinya menjadi tantangan tersendiri karena apabila itu bersentuhan dengan lahan miliknya penguasa, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,” ungkap Wasisto.
Rekam jejak arogansi
Lebih lanjut, ia menyoroti kasus Viktor Laiskodat, di mana salah satu anggota Pansus tersebut pernah bersikap arogan terkait konflik lahan terhadap masyarakatnya, saat menjabat sebagai Gubernur.
“Ini tentu bisa jadi blunder soalnya masalah lahan ini sangat sensitif, apalagi jika itu sampai memakan korban dan terus tereskalasi, bisa memicu demo besar,” ujarnya.
Kenyataan dan Harapan
Menurut Wasisto, penyelesaian konflik agraria tidak akan bisa dilakukan dalam waktu singkat. “Penyelesaian kasus agraria yang sulit contohnya adalah konflik pertanahan yang mana melibatkan banyak aktor dari level pusat hingga nasional. Tentunya dengan demikian, penyelesaian berbagai kasus agraria tersebut sepertinya akan memakan waktu yang tidak sedikit,” ujarnya.
Meski demikian, ia masih menyimpan optimisme terhadap kinerja Pansus Agraria. “Keyakinan tersebut bisa terlihat seberapa intens para anggota Pansus ini bisa selesaikan satu per satu masalah agraria dan juga kolaborasi dengan masyarakat sipil,” tutup Wasisto.
RPK FM