YLKI Kritik Penonaktifan PBI BPJS, Akses Layanan Pasien Rentan Terancam

Jakarta, RPKFM – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti kebijakan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program BPJS Kesehatan yang dinilai merugikan kelompok masyarakat rentan.

Kebijakan tersebut dianggap berpotensi mengganggu keberlanjutan layanan kesehatan, khususnya bagi pasien yang membutuhkan perawatan rutin dan berjangka panjang.

Ketua YLKI Niti Emiliana menyatakan bahwa penonaktifan kepesertaan PBI tanpa pemberitahuan yang memadai menunjukkan lemahnya sistem sosialisasi dan informasi kepada publik.

“Kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem pemberitahuan dan sosialisasi. Hal tersebut berpotensi melanggar hak konsumen atas informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses,” ujar Niti dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2/2026).

YLKI menilai kebijakan tersebut menempatkan pasien miskin dan kelompok rentan dalam posisi yang sangat dirugikan.

Dampak paling besar dirasakan oleh pasien rutin dan penderita penyakit kronis yang sangat bergantung pada jaminan kesehatan nasional, seperti pasien cuci darah, tuberkulosis, penyakit jantung, hipertensi, serta penyakit kronis lainnya yang memerlukan pengobatan berkelanjutan.

Menurut YLKI, meski penonaktifan dilakukan dengan alasan pembaruan dan verifikasi data, kebijakan tersebut berisiko menyebabkan terputusnya layanan medis. Padahal, peserta PBI merupakan kelompok yang paling membutuhkan perlindungan negara dalam mengakses layanan kesehatan.

Atas kondisi tersebut, YLKI mendesak pemerintah untuk menerapkan kebijakan pengecualian dan masa transisi bagi peserta PBI yang tengah menjalani pengobatan berkelanjutan.

YLKI juga berencana menyampaikan surat resmi kepada pemerintah, Kementerian Sosial, dan BPJS Kesehatan guna meminta mekanisme klarifikasi serta peluang reaktivasi kepesertaan yang transparan dan mudah diakses.

“Kebijakan administratif, pembaruan data, maupun penyesuaian anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk memutus akses layanan kesehatan bagi warga negara,” tegas Niti.