Pospera TTS Desak Pemkab Tuntaskan Tujuh Persoalan Mendesak

RPKFM, Jakarta – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, menyampaikan tujuh rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten TTS sebagai hasil Rapat Koordinasi Cabang (Rakorcab) yang berlangsung di Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, pada 10–12 Juli 2026.

Rakorcab yang mengusung tema “Berjuang Bersama Rakyat Tanpa Keraguan” tersebut menjadi forum konsolidasi organisasi sekaligus wadah menghimpun berbagai aspirasi masyarakat dari seluruh Pengurus Anak Cabang (PAC) Pospera di Kabupaten TTS.

Ketua DPC Pospera Kabupaten TTS, Yerim Yos Fallo, yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, mengatakan ketujuh rekomendasi tersebut lahir dari berbagai persoalan yang dinilai mendesak dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris DPD Pospera Nusa Tenggara Timur, Erik Benu, S.Pd, bersama jajaran pengurus dan perwakilan PAC Pospera dari berbagai kecamatan.

Adapun rekomendasi pertama yang disampaikan adalah mendesak Pemerintah Kabupaten TTS untuk segera menuntaskan bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat Desa Kuatae yang hingga kini belum terselesaikan.

Selain itu, Pospera juga meminta pemerintah segera menangani titik-titik longsor yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten TTS agar akses transportasi masyarakat kembali normal dan aktivitas ekonomi tidak terus terganggu.

Persoalan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu juga menjadi perhatian dalam Rakorcab. Pospera meminta pemerintah memberikan kepastian status dan pemenuhan hak-hak para tenaga yang selama ini telah mengabdi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di bidang infrastruktur, Pospera mendorong percepatan pembangunan dan perbaikan jalan di seluruh wilayah Kabupaten TTS. Menurut organisasi tersebut, infrastruktur jalan yang memadai akan mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Rakorcab juga menyoroti sektor pendidikan. Pospera mendesak pemerintah segera menerbitkan izin operasional bagi PAUD di Biloto serta PAUD di Dusun Saukuna, Nobi-Nobi, sehingga pelayanan pendidikan anak usia dini dapat berjalan secara optimal.

Isu pertanahan menjadi salah satu perhatian penting dalam rekomendasi tersebut. Pospera meminta Pemerintah Kabupaten TTS segera melakukan inventarisasi terhadap 116 desa yang berada dalam kawasan kehutanan, kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan agar lahan milik masyarakat dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dan hak-hak masyarakat atas tanah mereka dapat dikembalikan.

Rekomendasi terakhir menitikberatkan pada peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking. Pospera berharap rumah sakit tersebut mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, maksimal, dan berkualitas bagi masyarakat di wilayah selatan Kabupaten TTS.

Melalui hasil Rakorcab ini, pimpinan DPC Pospera TTS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh aspirasi masyarakat hingga mendapatkan tindak lanjut dari pemerintah daerah.

Pospera juga berharap tujuh rekomendasi yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Menurut Pospera, organisasi akan terus menjalankan perannya sebagai mitra kritis pemerintah sekaligus menjadi wadah perjuangan masyarakat dalam menyuarakan berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi warga di Kabupaten Timor Tengah Selatan.