Tanpa Pers, Dunia Gelap” Jadi Pesan Pigai di Kelas Jurnalis HAM

Sahabat RPK, Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menggelar Kelas Jurnalis HAM di Green Forest Lembang, Bandung, pada 20–22 Mei 2026. Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat peran pers dalam pembangunan hak asasi manusia serta menjaga ekosistem media yang bebas dan independen di Indonesia.

Program yang diikuti jurnalis dari berbagai media itu membahas sejumlah isu mulai dari kebebasan pers, perlindungan kelompok rentan, hingga posisi media dalam pembangunan demokrasi dan HAM di Indonesia. Saat membuka kegiatan, Pigai mengatakan pers memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada sekadar menyampaikan informasi kepada publik.

Menurut dia Sahabat RPK, media menjadi ruang penghubung antara masyarakat dan negara dalam proses pembangunan. “Tanpa pers dunia ini gelap. Saya sudah sampaikan bahwa pers adalah lilin kecil di tengah lorong kegelapan,” kata Pigai. Ia menilai keberadaan pers yang bebas dan sehat menjadi salah satu syarat penting dalam pembangunan HAM. Karena itu, pemerintah melalui Kementerian HAM berupaya menjaga agar ekosistem media di Indonesia tetap hidup di tengah perubahan besar dunia digital dan ledakan arus informasi.

Menurut Pigai, media tetap memiliki posisi penting karena bekerja dengan standar jurnalistik dan proses verifikasi yang ketat. Dalam situasi ketika informasi bergerak cepat melalui berbagai platform digital, ia menilai kualitas dan akurasi pemberitaan menjadi tantangan utama dunia pers saat ini.

“Pers adalah pilar penting pembangunan HAM di Indonesia,” ujarnya. Kelas Jurnalis HAM tersebut juga menjadi bagian dari agenda pengarusutamaan HAM yang melibatkan komunitas pers secara lebih aktif. Kementerian HAM berharap media tidak hanya hadir sebagai penyampai peristiwa, tetapi juga ikut memperkuat kesadaran publik mengenai keadilan, demokrasi, dan hak-hak warga negara.

Sahabat RPK, selama tiga hari pelaksanaan, peserta mendapat pembekalan mengenai prinsip-prinsip dasar HAM, kebebasan berekspresi, etik jurnalistik, hingga tantangan peliputan isu kemanusiaan di era digital dengan menghadirkan narasumber pakar HAM dan media. Pemerintah menilai kolaborasi dengan media penting dilakukan mengingat pers masih menjadi salah satu ruang publik yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini dan kesadaran masyarakat.

(nick irwan)