PGI Meminta Presiden Turun Tangan Menyelamatkan KPK

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyatakan keprihatinannya dan akan segera menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik 75 pegawai KPK yang gagal tes wawasan kebangsaan (TWK).

“Kita sangat prihatin dengan upaya-upaya pelemahan KPK yang terjadi selama ini, terutama yang memuncak dengan pelabelan intoleran dan radikalisme atas 75 pegawai KPK melalui mekanisme Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) belakangan ini”, kata Gomar Gultom, Ketua Umum PGI saat menerima 9 perwakilan dari pegawai KPK bersama Tim Hukum mereka, dalam pers rilis-nya, Jumat (28/5/2021).

“Dengan disingkirkannya mereka yang selama ini memiliki kinerja baik serta memiliki integritas kuat dengan alasan tidak lulus TWK, dikuatirkan akan membuat para penyidik berpikir ulang untuk melaksanakan tugasnya dengan profesional seturut dengan kode etik KPK di masa depan, karena kuatir mereka diTWKkan dengan label radikal”, lanjut Gomar.

Novel Baswedan, salah seorang di antara yang hadir menyebutkan kegalauannya. menyebutkan bahwa TWK bukanlah tools untuk melihat seseorang lulus atau tidaknya seseorang menjadi ASN dalam alih status ini. “Bagaimana kita mau berbangsa bila yang selama ini bekerja profesional tiba-tiba dilabeli radikal dan menjadi musuh negara? Prosesnya adalah upaya yang sudah ditarget. Ada fakta dan bukti untuk ini. TWK hanyalah justifikasi untuk target tertentu”, lanjutnya.

Salah satu pegawai KPK yang merupakan jemaat gereja, Hotman Tambunan, mengatakan pegawai KPK harus taat beragama lantaran banyak godaan dalam pekerjaannya. Namun ketaatannya itu membuat dia dicap radikal.  “Di KPK itu godaannya banyak sekali, dan ancaman selalu datang. Nilai-nilai agamalah yang membuat kami tetap bertahan”, kata warga GKI Kayu Putih tersebut, seraya menunjuk rekannya yabg selama tiga tahun berturut-turut terakhir ini selalu mendapat nilai A untuk kinerjanya.