Sambut Kabinet Merah Putih, PGLII Soroti Intoleransi di Indonesia

Penetapan anggota Kabinet oleh Presiden Prabowo mendapat sambutan dari berbagai kalangan masyarakat, baik sambutan yang penuh harapan hingga sambutan tanpa banyak berharap. Sambutan dengan semangat konsolidasi nasional yang didengungkan Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili di Indonesia atau PGLII. Bagi PGLII masa pergantian pemerintahan ini sebagai momentum harapan dan doa, paling tidak bagi warga Indonesia yang beragama Kristen. Dalam gelar jumpa wartawan di Graha Karmel Permata hijau, Jakarta Selatan itu, PGLII menekankan implementasi hidup toleransi dan penanganan masalah di Papua.

Dalam acara yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 itu, Ketua Umum PGLII Pendeta Ronny Mandang, mengucapkan selamat bekerja bagi Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putihnya. “Tidak lupa juga terima kasih kami untuk Presiden Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin yang selama ini memimpin bangsa Indonesia,” begitu ujarnya dengan ketulusan seorang rohaniawan. hari itu, Pendeta Ronny tidak sendiri, ada juga Arnold Manurung, Komisi Hukum PGLII, pada di kesempatan yang sama menyoroti peristiwa-peristiwa intoleran yang masih terjadi di banyak wilayah di Indonesia.

Peristiwa yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya itu diharapkan bisa tidak lagi terjadi di masa pemerintahan Presiden Prabowo. “PGLII berharap agar pemerintahan Prabowo konsisten dalam menegakkan hukum dan memastikan kebebasan beragama terjamin,” begitu ungkap Arnold. Berbagai peristiwa yang disebutkan itu beberapa di antaranya adalah peristiwa di Tangerang Selatan, Batam, Bekasi, dan Parepare. Untuk semua peristiwa itu Arnold menyebutnya sebagai fenomena gunung es, karena bisa saja peristiwa serupa bisa saja banyak yang tidak terkspose.

Di kesempatan yang sama, tokoh muda PGLII, Jordan Panggabean juga menyampaikan bahwa masalah Papua, yang dipandangnya sebegitu kompleks perlu penanganan yang tidak sama dengan cara penanganan yang sebelumnya. Jordan mengatakan bahwa penyelesaian masalah Papua harus ditangani melalui dialog. “PGLII meminta agar pemerintah membuka ruang dialog bagi masalah Papua,” menurutnya, pemerintah harus memberi ruang bagi gereja untuk menjembatani antara masyarakat dan pemerintah dalam sebuah dialog.

Ketua Majelis Pertimbangan PGLII, Pdt Ronny Sigarlaki mengatakan bahwa urusan Papua hanya dapat tercapai melalui dialog antara pemerintah dan masyarakat Papua. Hal itu juga dibenarkan Pdt. Ronny Mandang. Menurutnya dialog itu harus dilakukan dialog yang jujur antara pemerintah dan masyarakat Papua “Dan PGLII siap menjadi jembatan antara keduanya,”begitu kata Ronny demi menciptakan perdamaian yang sejati.