Terbongkar, Biaya Asli Jemput Antar Ojol Hanya Rp204, Aplikator Raup Miliaran Rupiah Per Hari dari Keringat Driver

Jakarta, RPKFM — Anggota DPR RI Komisi V Adian Napitupulu mengungkap fakta mencengangkan sekaligus menyedihkan soal biaya operasional (Cost Per Action/CPA) yang dikeluarkan oleh perusahaan aplikasi transportasi online (ojol).

Berdasarkan hasil diskusi bersama tiga perusahaan aplikator dan tiga asosiasi driver online, Adian menyebut biaya satu kali jemput-antar penumpang ternyata hanya Rp186 hingga Rp204, angka yang jauh dari narasi mahal yang selama ini dibangun oleh aplikator.

“Ketika angka dipaparkan, ternyata biaya CPA per sekali jemput antar hanya Rp186 sampai Rp204 per order, dan biaya itu sudah termasuk biaya Google Map,” ungkap Adian dalam pernyataannya yang diterima redaksi RPK FM, Selasa (28/10/2025).

Adian mengaku sempat meragukan angka itu karena aplikator kerap menggambarkan biaya layanan peta digital seperti Google Maps sangat tinggi. Namun, keraguannya terjawab saat data biaya berlangganan Google Maps dibuka dalam forum diskusi tersebut.

“Untuk berlangganan 10 juta pengguna per bulan, ternyata biaya Google Map hanya Rp17 sampai Rp50 per perjalanan, tergantung fasilitas layanannya,” jelasnya.

Total Biaya Operasional Hanya Sekitar Rp600 per Order

Adian kemudian mencoba menghitung total biaya operasional dengan menambahkan komponen overhead, marketing, dan maintenance secara umum. Hasilnya tetap mengejutkan, biaya keseluruhan hanya sekitar Rp600 per perjalanan. “Hasilnya sekali lagi membuat saya kaget karena ternyata total di kisaran Rp600 per perjalanan,” ujarnya.

Aplikator Raup Rp17,5 Miliar Per Hari

Dari perhitungan itu, Adian kemudian membedah skema keuntungan aplikator dari setiap transaksi. Selain memotong komisi 15% + 5% dari pendapatan driver, aplikator juga membebankan berbagai pungutan tambahan kepada konsumen seperti:

• Rp2.000 untuk biaya jasa aplikasi,
• Rp1.000 untuk “biaya perjalanan aman” (asuransi),
• Rp500 untuk “biaya hijau”.

Dengan begitu, setiap transaksi menghasilkan tambahan Rp3.500 di luar potongan komisi. “Sebagai contoh, jika biaya perjalanan Rp12.000, maka aplikator dapat potongan komisi Rp2.400, lalu ditambah Rp3.500. Jadi dari tiap perjalanan aplikator dapat Rp5.900. Setelah dikurangi biaya fix cost Rp600, maka pendapatan bersih aplikator Rp5.300 per transaksi,” terang Adian.

Dengan asumsi 3,3 juta transaksi per hari, maka keuntungan bersih aplikator bisa mencapai Rp17,5 miliar per hari atau Rp6,4 triliun per tahun, hanya dari layanan transportasi penumpang — belum termasuk layanan makanan dan barang.

Uang Lari ke Luar Negeri

Lebih jauh, Adian mengungkap bahwa keuntungan besar itu tidak berputar di Indonesia, melainkan mengalir ke luar negeri. “Sebagian uang itu dibawa ke Jepang melalui SoftBank, ke Amerika melalui Sequoia Capital dan Google Alphabet, dan sebagian ke China melalui Alibaba dan Tencent,” bebernya.

Menurutnya, situasi ini menimbulkan dampak serius terhadap kesenjangan sosial dan ekonomi nasional. “Jika hasil keringat itu dibawa ke berbagai negara lain tanpa batasan, maka yang tersisa bagi Indonesia tidak lain hanya kesenjangan sosial yang semakin lebar dan ketidakadilan yang terus menyebar,” kata Adian.

Negara Harus Mengatur Keserakahan

Di akhir pernyataannya, Adian menegaskan bahwa negara wajib hadir untuk menciptakan keadilan dalam dunia usaha, bukan hanya memberi kebebasan bagi pengusaha untuk meraup keuntungan.

“Negara harus memberi peluang orang berusaha dan mendapat keuntungan, tapi di sisi lain negara juga perlu membuat regulasi untuk mengontrol keserakahan agar dunia usaha berkeadilan — bukan hanya bagi pengusaha, tapi juga untuk rakyat, dalam hal ini driver online,” pungkasnya.

Realitas yang diungkap Adian Napitupulu bukan sekadar hitung-hitungan angka, melainkan potret ketimpangan yang selama ini tersembunyi di balik layar aplikasi yang kita gunakan setiap hari. Di atas layar ponsel, masyarakat melihat layanan cepat dan praktis, tetapi di balik itu, ribuan pengemudi ojol mengayuh nasib dengan keringat yang menetes demi rupiah yang kian menipis.

Kini, negara tidak bisa lagi berdiri sebagai penonton. Pemerintah harus hadir, bukan hanya dengan empati, tetapi dengan regulasi yang tegas, keberpihakan yang nyata, dan langkah cepat yang pasti. Sudah saatnya keringat para ojol dibayar dengan keadilan, bukan sekadar janji.