Gereja Harus Berpihak pada Korban Ketidakadilan

YOGYAKARTA, RPKFM – Pendeta Jimmy Marcos Immanuel Sormin menegaskan gereja tidak boleh berdiam diri ketika masyarakat menghadapi ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan keserakahan. Menurutnya, gereja memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan penderitaan masyarakat sekaligus mendorong perubahan sosial. Hal tersebut disampaikannya di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Jemaat Marga Mulya, Gondomanan, Selasa (3/11/2026).

Jimmy menyoroti sejumlah persoalan nasional, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga dampak proyek strategis nasional (PSN) terhadap masyarakat Papua. Dia juga mengkritik kebijakan pengelolaan APBN yang dinilai belum mencerminkan prinsip keadilan, terutama di tengah berbagai bencana yang melanda sejumlah daerah.

Terkait penanganan bencana, Jimmy menilai anggaran MBG yang disebut mencapai Rp1 triliun per hari semestinya dapat dipertimbangkan untuk dialihkan guna membantu masyarakat terdampak. Dia juga menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan dalam karhutla yang menurutnya belum ditangani secara serius oleh pemerintah. “Ada puluhan ribu anak teracuni program MBG. Mengenai kebakaran hutan dan lahan, ada dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan dan ini belum ditangani pemerintah secara serius,” kata Jimmy.

Dia menegaskan, keberpihakan gereja terhadap masyarakat yang mengalami ketidakadilan merupakan bagian dari tanggung jawab iman, bukan aktivitas politik praktis untuk kepentingan elektoral. Jimmy menyebut sikap tersebut sebagai politik moral, yakni upaya agama mengambil peran dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih adil. “Politik kami adalah politik moral, bukan politik praktis untuk kepentingan elektoral. Ini adalah politik moral untuk menyuarakan apa yang seharusnya menjadi peran agama dalam menata kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.

Jimmy mengakui gerakan kepedulian sosial dari kalangan pemuka agama belum berlangsung secara masif dan belum menjadi instruksi resmi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Namun, menurutnya, kesadaran pribadi para pemuka agama untuk mengedukasi umat dan mendorong perubahan perlu terus diperkuat. Dia juga mengingatkan bahwa ajaran Yesus tidak hanya berbicara tentang ritual keagamaan, tetapi juga tindakan nyata untuk mengangkat harkat hidup manusia dan memperjuangkan keadilan.

Sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat Papua, GPIB Jemaat Marga Mulya memasang salib merah di bagian depan gereja. Simbol tersebut menjadi ungkapan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak proyek pembangunan, khususnya food estate, yang menurut Jimmy menimbulkan persoalan kerusakan ekosistem dan hak ulayat. “Salib merah di depan adalah salib kepedulian kami terhadap Tanah Papua sekaligus bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan,” katanya.

Jimmy berharap gereja semakin berani hadir di tengah persoalan sosial dan tidak hanya berfokus pada kegiatan ritual di dalam bangunan ibadah. Baginya, kepedulian terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan merupakan wujud nyata kasih kepada sesama. “Kami juga mendorong agar gereja tidak menutup mata. Gereja tidak hanya membangun tembok-tembok ritual, tetapi juga membangun kehidupan spiritual yang relevan dengan tantangan sosial dan politik akhir-akhir ini,” tegasnya.